By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar kembali menekankan pentingnya percepatan realisasi kerjasama daerah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengingat hingga pertengahan tahun 2025 ini, baru 33% dari total usulan kerjasama yang berhasil dijalankan.
“Tahun lalu kita sudah petakan kerja sama apa saja yang bisa dilakukan oleh OPD. Tapi sampai hari ini, baru 33 persen yang jalan. Ini sudah triwulan kedua, kalau naskah kerja sama saja belum disusun, kapan kita implementasikan,” Ujar Seketaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, HM Hilman usai memimpin rapat koordinasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang berlangsung di Aula Barakat lantai 2, Kamis (12/06/2025).
Menurut Hilman, lambatnya realisasi kerjasama daerah yang dilakukan oleh OPD yaitu disebabkan beberapa faktor, terutama soal pemahaman dan kesiapan administrasi di masing-masing OPD.
“Masih banyak perangkat daerah yang belum memahami alur penyusunan kerjasama daerah secara utuh. Padahal hanya ada tiga dokumen utama yang diperlukan, yaitu telaah staf, kerangka acuan kerja, dan konsep naskah kerjasama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan, kerjasama daerah bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk menjawab berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah. Mulai dari keterbatasan anggaran, infrastruktur, hingga sumber daya manusia dan teknologi.
“Dengan segala keterbatasan yang ada, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kerja sama yang tepat akan membantu kita mencapai target-target pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Sebagai solusi atas lambatnya proses administrasi, Pemkab Banjar melalui Sekretariat TKKSD kini juga menghadirkan platform digital “Jaga Mantap” yang memungkinkan OPD mengelola dokumen kerja sama secara sistematis dan efisien.
Tak lupa, ia juga mengapresiasi OPD yang dinilai telah menjalankan kerjasama dengan baik, yaitu Disdukcapil dan BKPSDM. Keduanya dianggap mampu menyusun dan menindaklanjuti kerja sama secara konsisten.
“Baru dua OPD ini yang kami nilai sudah cukup baik menjalankan kerja sama. Sisanya masih perlu dorongan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyebutkan contoh konkret, kerjasama yang bisa dilakukan seperti Dinas Pendidikan dengan Baznas serta sejumlah lembaga swasta yang dapat memberikan beasiswa bagi anak-anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Di sektor infrastruktur, Pemkab juga bisa menjalin kolaborasi dengan TNI untuk membuka akses jalan ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau pihak swasta. Selain itu, kerjasama dengan TNI juga bisa dilakukan dalam rangka mendukung ketahanan pangan, dengan memanfaatkan lahan tidur agar bisa diolah secara produktif.
“Kerja sama itu harus saling menguntungkan. Kita bisa lebih efisien dan efektif. Jangan hanya direncanakan, tapi harus diwujudkan,” tutupnya. (Fdr/R9)
Comments