KI Kalsel Luncurkan Monev, Dorong Transparansi dan Pelayanan Informasi Publik

KALSEL, REPORTASE9.ID – Program monitoring dan evaluasi (Monev) implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi digulirkan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalsel, Selasa (23/09/2025).

Ketua KI Kalsel, Ahmaf Rijani menyatakan, program Monev ini akan menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi sejauh mana informasi publik telah disampaikan kepada masyarakat, baik secara aktif maupun pasif.

“Lewat Monev ini kita ingin melihat sejauh mana keterbukaan informasi tersebut di tengah masyarakat, baik itu diminta atau tidak diminta selama informasi tersebut bersifat terbuka,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, evaluasi akan menyentuh aspek pengelolaan informasi oleh masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh badan publik.

“Kami ingin mengukur sejauh mana PPID di suatu badan publik dalam mengimplementasi UU KIP tersebut,” jelasnya.

Pada pelaksanaan tahun ini yang merupakan tahun kedua sejak Monev digelar KI Kalsel menargetkan tiga kategori utama sebagai objek evaluasi.

Ketiganya meliputi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di 13 kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal.

“Pelaksanaan Monev kita mulai sejak hari ini, hari pertama launching sampai dengan 5 Desember 2025, dan penganugerahan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember mendatang,” ungkapnya.

Evaluasi ini akan menggunakan sejumlah indikator, di antaranya kemampuan badan publik dalam mengumumkan informasi secara berkala dan setiap saat, kesiapan infrastruktur digital seperti website, serta tata kelola informasi terkait barang dan jasa hingga kelembagaan.

“Sedangkan untuk indikator yang dievaluasi yakni, mengumumkan informasi secepatnya secara berkala, mengumumkan informasi secepatnya secara setiap saat, kesiapan website, barang dan jasa, dan kelembagaan,” terangnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya penambahan kategori penilaian di tahun-tahun mendatang, dengan tetap menyesuaikan kapasitas anggaran dan sumber daya manusia (SDM) KI Kalsel.

“Untuk ini akan kita sesuaikan dengan anggaran dan SDM KI Provinsi Kalsel,” pungkasnya.

Dengan adanya kegiatan Monev ini, KI Kalsel berharap kualitas pelayanan informasi publik di berbagai lembaga pemerintahan dapat meningkat signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap indeks keterbukaan informasi di Kalsel.