By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian seluruh tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Sekretariat Daerah, Inspektorat, kepala dinas, serta pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (6/10/2025) di Banjarbaru.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin meminta seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan temuan BPK segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sebelum batas waktu Desember 2025. Ia menekankan agar tidak ada lagi keterlambatan yang dapat berimplikasi pada persoalan hukum.
“Jangan sampai ada yang berlarut-larut. Semua temuan BPK harus diselesaikan tepat waktu, maksimal Desember 2025. Kalau tidak, risikonya bisa masuk ranah hukum,” tegas Muhidin.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperkuat sistem integritas dan meningkatkan kinerja aparatur.
“Kita akan dibantu oleh tim TAG yang berpengalaman agar hasil penilaian integritas Kalsel bisa lebih baik,” ujarnya.
Tak hanya soal penyelesaian temuan dan integritas, Muhidin juga menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab ASN. Ia menyoroti masih adanya laporan kantor dinas yang kosong tanpa pegawai pada jam kerja.
“Jangan sampai kantor kosong, dinas sepi, bahkan bawahannya juga tidak ada. Laporan seperti itu tidak boleh terulang lagi,” tegasnya.
Gubernur turut mengingatkan agar seluruh instansi memperhatikan kebersihan dan perawatan fasilitas kantor, mulai dari toilet, penerangan, hingga ruang kerja.
“Kalau ada yang rusak, segera diperbaiki. Kalau anggaran belum ada, bisa dibantu oleh Biro Umum,” tambahnya.
Sebagai langkah pengawasan berkelanjutan, Gubernur Muhidin juga menginstruksikan evaluasi rutin terhadap kinerja seluruh perangkat daerah, minimal satu kali dalam satu hingga dua bulan.
“Evaluasi berkala penting agar kita tahu sejauh mana kinerja berjalan. Tidak hanya kepala dinas, tapi juga seluruh jajaran sampai ke bawah,” pungkasnya.
Comments