By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar operasikan dapur umum sejak ditetapkannya status tanggap darurat banjir oleh Bupati Banjar pada Senin 30 Desember 2025 lalu.
Kepala Dinsos Kabupaten Banjar, Erny Wahdini pada Jumat (2/1/2026) mengatakan sejak mulai beroperasi, dapur umum telah melayani ribuan warga terdampak banjir, khususnya di wilayah Kecamatan Martapura Timur.
“Untuk Martapura Timur, dapur umum melayani sekitar 6.000 masyarakat terdampak banjir,” ujarnya.
Pengelolaan dapur umum tersebut dilakukan secara gotong royong dengan dukungan berbagai pihak, di antaranya Taruna Siaga Bencana (Tagana), pihak kecamatan setempat, Pramuka serta Karang Taruna yang terlibat langsung dalam penyediaan dan pendistribusian makanan bagi warga terdampak.
Erny menjelaskan saat ini terdapat tiga dapur umum yang dikelola Pemkab Banjar ditambah dengan dapur umum bantuan Pemprov Kalsel dan Brimob Polda Kalsel.
“Dapur umum dari provinsi saat ini berpindah ke Kecamatan Sungai Tabuk, namun tetap kami support logistiknya. Begitu juga dapur umum Brimob, hari ini hingga malam nanti akan kami kirimkan logistik,” jelasnya.
Erny merinci untuk wilayah Martapura Barat, dapur umum melayani sekitar 5.000 warga per hari dan di Kecamatan Sungai Tabuk rencananya juga melayani sekitar 5.000 warga.
Sementara di Martapura Kota, dapur umum berada di Desa Pasayangan Barat dan beberapa titik desa lainnya, sehingga secara keseluruhan dapur umum yang logistiknya disuplai oleh Dinas Sosial berjumlah sekitar enam hingga tujuh titik.
Adapun dapur umum yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jumlahnya masih dinamis mengikuti kebutuhan di lapangan.
Makanan yang disediakan dapur umum antara lain nasi, mi goreng, telur, sarden, serta nasi goreng yang distribusi makanan dilakukan sesuai permintaan dan kebutuhan warga, tidak selalu tiga kali sehari, mengingat keterbatasan anggaran dan efektivitas penyaluran.
Terkait koordinasi dengan BPBD, Erny menegaskan pihaknya terus melakukan komunikasi agar penyaluran logistik tidak tumpang tindih.
“Kalau logistik kami kurang atau untuk menentukan titik distribusi, kami selalu koordinasi dengan BPBD supaya tidak overlap,” tutupnya. (Sumber : Media Center Banjar)
Comments