By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Banjar, PT Palmina Utama menyampaikan komitmennya untuk turut terlibat dalam penanganan banjir yang melanda Kecamatan Cintapuri Darussalam.
Direktur Operasional PT Palmina Utama, Leksono Budi Santoso mengatakan, perusahaan memahami keresahan masyarakat dan tidak ingin persoalan banjir berlarut tanpa solusi bersama.
“Kami prihatin dengan kondisi banjir yang dialami masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya usai mengikuti RDP bersama DPRD Kabupaten Banjar, Kamis (22/01/2026).
Sebagai langkah jangka pendek, ia menyebutkan, perusahaan telah menyalurkan bantuan ke desa-desa ring satu dan berencana memperluas bantuan ke wilayah ring dua. Selain itu, PT Palmina juga melakukan penyesuaian operasional dengan mengurangi penggunaan pompa air.
PT Palmina juga membuka akses informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan air di area perkebunan. Data operasional pompa harian dibagikan agar dapat dipantau secara terbuka.
“Data operasional pompa kami bagikan ke masyarakat supaya bisa dipantau bersama,” jelasnya.
Untuk jangka menengah, perusahaan menyatakan siap duduk bersama pemerintah daerah dan instansi teknis dalam menyusun program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya yang berkaitan dengan penerapan Water Management System (WMS).
“Kami siap membantu dari sisi alat, biaya, tenaga kerja, desain, hingga teknologi. Tapi semuanya harus berbasis survei lapangan agar tidak menimbulkan dampak baru,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan pekerjaan teknis pengelolaan air lebih efektif dilakukan saat musim kemarau. Oleh karena itu, perusahaan menargetkan program WMS dapat dilaksanakan pada periode Mei hingga Oktober 2026.
Terkait penanganan berskala besar seperti normalisasi sungai dan pembangunan tanggul utama, PT Palmina menegaskan akan mengikuti kebijakan pemerintah.
“Kami tidak ingin bekerja sendiri. Proyek besar harus sesuai arahan pemerintah karena melibatkan banyak pihak dan kewenangan lintas sektor,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Banjar tetap menegaskan perlunya kajian independen untuk memastikan dampak tata kelola air terhadap banjir. DPRD menilai langkah tersebut penting agar solusi yang diambil berbasis data dan tidak saling menyalahkan.
Dengan adanya komitmen perusahaan dan dorongan kajian dari DPRD, proses lanjutan pasca RDP diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam penanganan banjir di Kecamatan Cintapuri Darussalam.
Comments