By 
BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Banjarbaru dinobatkan sebagai Terbaik II Kinerja Penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) Tertinggi Tahun 2025.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama serta Penganugerahan Penghargaan Kinerja Tahun Anggaran 2025, Kamis (12/2/2025) di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta kepala daerah se-Kalsel. Sekaligus menegaskan pentingnya percepatan realisasi dana APBN di daerah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.
Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen fiskal utama pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan daerah. Komponennya meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa. Besaran dan ketepatan penyalurannya sangat menentukan ruang gerak pembangunan di daerah.
Indikator Kinerja Fiskal
Predikat Kinerja Penyerapan TKD Tertinggi diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu memenuhi persyaratan penyaluran secara tepat waktu, mempercepat realisasi belanja, serta menjaga kualitas pelaporan dan akuntabilitas.
Artinya, dana yang diterima tidak mengendap di kas daerah, melainkan segera dikonversi menjadi belanja pembangunan, seperti infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga dukungan program pemberdayaan masyarakat.
Penilaian juga mencakup ketepatan penyampaian laporan realisasi, kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukannya, serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program.
Sepanjang 2025, Banjarbaru dinilai mampu menjaga keseimbangan antara percepatan dan kehati-hatian. Realisasi penyaluran dilakukan sejak Semester I dengan pemenuhan dokumen dan persyaratan teknis tepat waktu, sehingga tidak terjadi keterlambatan transfer dari pemerintah pusat.
Peran Strategis Kepala Daerah
Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), wali kota memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan fiskal dan mengendalikan ritme belanja daerah.
Di Banjarbaru, percepatan dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan lintas perangkat daerah, pemantauan realisasi anggaran secara berkala, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait.
Belanja diprioritaskan pada sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Optimalisasi penyaluran seluruh komponen TKD juga terus dikawal agar terserap maksimal.
Selain itu, digitalisasi tata kelola keuangan serta transparansi pelaporan menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas dan meminimalkan risiko penyimpangan penggunaan anggaran.
Perkuat Sinergi Antarpemerintah
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Melalui rakor ini, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin solid, sehingga pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari APBN dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum konsolidasi kebijakan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah dinamika nasional. Pemerintah daerah tidak hanya didorong untuk cepat menyerap anggaran, tetapi juga memastikan kualitas belanja dan dampaknya bagi masyarakat.
Komitmen Jaga Konsistensi
Kinerja penyerapan TKD yang tinggi mencerminkan kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam merencanakan, mengeksekusi, dan melaporkan anggaran secara disiplin. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pemerintah pusat sekaligus memastikan keberlanjutan alokasi dana pada tahun-tahun berikutnya.
Bagi Banjarbaru, capaian Terbaik II menjadi indikator kuat bahwa tata kelola fiskal berjalan dalam koridor efisiensi dan akuntabilitas. Tantangan selanjutnya adalah menjaga konsistensi, meningkatkan kualitas belanja, serta memperkuat sinergi pembangunan agar setiap rupiah dana transfer benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Capaian ini sekaligus merefleksikan kepemimpinan Hj. Erna Lisa Halaby yang responsif dan detail dalam pengawasan anggaran, dengan menekankan kerja kolektif lintas perangkat daerah. Tidak hanya mendorong percepatan serapan, tetapi juga memastikan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan berjalan terukur dan akuntabel.
Comments