By 
BANJARBARU,REPORTASE9.ID – Proses penjaringan bakal calon Ketua KONI Kota Banjarbaru periode 2026–2030 menuai protes keras dari sejumlah cabang olahraga (cabor). Mekanisme yang diterapkan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) dinilai terburu-buru, minim sosialisasi, dan berpotensi membatasi munculnya kandidat.
TPP hanya membuka pendaftaran selama dua hari, yakni 25–27 Maret 2026 hingga pukul 18.00 Wita. Durasi singkat ini langsung memicu keberatan karena dianggap tidak memberi ruang cukup bagi cabor untuk menyiapkan kandidat.
Pengumuman pembukaan pendaftaran disampaikan Ketua TPP Muhammad Subakhi bersama Sekretaris TPP Prita Anggraini di Sekretariat KONI Banjarbaru, Rabu (25/3/2026).
Sejumlah cabor mengaku tidak mendapat sosialisasi sebelumnya. Informasi penjaringan dinilai mendadak, sehingga menyulitkan dalam menentukan sikap.
“Tidak ada sosialisasi, tiba-tiba dibuka dan waktunya sangat singkat,” ujar salah satu perwakilan cabor, Jumat (27/3/2026).
Mereka membandingkan dengan penjaringan di tingkat provinsi yang berlangsung lebih panjang. Di KONI Kalsel, pendaftaran dibuka dari 26 Maret hingga 8 April 2026.
“Di provinsi waktunya cukup panjang, di sini justru sangat terbatas,” katanya.
Selain soal waktu, cabor juga menyoroti persyaratan yang dinilai berat dan cenderung membatasi. Dalam ketentuan, bakal calon wajib pernah atau sedang menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov cabor, pengurus KONI provinsi, Ketua KONI kabupaten/kota, atau pengurus KONI Banjarbaru.
Syarat tersebut dianggap hanya mengakomodasi figur dari lingkaran internal, sekaligus menutup peluang bagi kandidat baru.
“Kalau syaratnya seperti itu, yang bisa maju hanya orang-orang tertentu,” ujarnya.
Polemik juga muncul pada aturan dukungan. Bakal calon wajib mengantongi surat dukungan dari cabor, namun dukungan yang sudah diberikan tidak boleh dicabut dengan alasan apapun.
Aturan ini dinilai kaku dan berpotensi menghambat dinamika demokrasi. Bahkan, jika satu cabor memberi dukungan ke lebih dari satu calon, hanya dukungan pertama yang dianggap sah, sementara sisanya otomatis ditolak. Ketentuan ini dinilai membingungkan dan rawan memicu konflik di internal cabor, terutama jika terjadi perubahan sikap.
Sejumlah cabor menegaskan, proses penjaringan seharusnya dilakukan secara terbuka, transparan, dan memberi kesempatan yang adil bagi semua pihak. Mereka juga berharap muncul lebih dari satu kandidat agar pemilihan berjalan kompetitif dan objektif.
“Minimal ada dua calon, supaya kami bisa menilai siapa yang paling layak memimpin olahraga Banjarbaru,” tegasnya.
Hingga kini, polemik penjaringan Ketua KONI Banjarbaru masih menjadi sorotan. Sejumlah cabor mendesak TPP segera mengevaluasi mekanisme yang ada agar proses berjalan lebih adil, transparan, dan akuntabel.
Comments