BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, sekaligus menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan tersebut.
Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (30/6/2026), merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Banjarbaru atas berbagai masukan, saran, serta pandangan yang telah disampaikan.

Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui penguatan sektor ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi berbagai program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Langkah tersebut juga diiringi dengan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan agar setiap program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan kualitas produk, fasilitasi legalitas dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital, perluasan akses pemasaran, hingga penguatan akses permodalan melalui kolaborasi dengan sektor perbankan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM Banjarbaru hingga menembus pasar nasional.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota berharap seluruh rangkaian pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu menjadi landasan bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.















Comments