By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalsel berhasil meraih Championship TP2DD Terbaik Nasional, bersama empat provinsi lainnya di Indonesia.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Kalsel H. Muhidin yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor.
Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalsel dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Salah satunya melalui perluasan transaksi non-tunai yang diharapkan dapat mendorong pelayanan publik semakin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Selain penghargaan untuk TP2DD, Kalsel juga meraih penghargaan Peserta Terbaik Katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan PIDI DIGDAYA HACKATHON 2026.
Penghargaan tersebut diraih Kepala Bidang Inovasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Andi Irawan.
Asisten II Setda Kalsel Ariadi Noor mengaku bersyukur atas capaian yang diraih daerah tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat program digitalisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Alhamdulillah hari ini sangat membahagiakan bagi kita semua masyarakat Kalimantan Selatan. Ini sesuai dengan harapan Bapak Gubernur H. Muhidin, TP2DD Kalsel terbaik nasional dan regional Kalimantan,” ujar Ariadi.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam mendukung pengendalian inflasi dan penguatan perekonomian daerah.
“Ini menjadi motivasi bagi kita agar semua target pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. TPID Kalsel akan terus bekerja lebih giat lagi untuk mengendalikan inflasi daerah. Ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur agar kita semua terus berkolaborasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Kalsel Subhan Noor Yaumil mengatakan, penghargaan tersebut turut menjadi penyemangat untuk memperluas penerapan transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, sistem pembayaran digital saat ini telah diarahkan untuk digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
“Harapannya dengan diraihnya penghargaan ini, semua transaksi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, seperti pembayaran pajak daerah maupun retribusi daerah, akan terus kita tingkatkan lagi,” jelasnya.
Dukungan terhadap capaian tersebut juga disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Haris Munandar. Ia mengapresiasi kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak yang dinilai turut berkontribusi terhadap keberhasilan TP2DD Kalsel.
“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas pencapaian prestasi yang diraih TP2DD. Ini tentunya berkat kerja keras semua pihak,” ujarnya.
Haris menambahkan, Bank Indonesia akan terus mendorong dan memfasilitasi masyarakat Kalsel agar semakin terbiasa menggunakan transaksi digital dalam berbagai aktivitas ekonomi.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2026 yang menjadi bagian dari pelaksanaan FEKDI x IFSE 2026.
Rangkaian kegiatan berlangsung pada 24–26 September 2026 di JICC, Jakarta, dengan mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional.”
Capaian TP2DD tersebut sekaligus memperkuat langkah Pemprov Kalsel dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Comments