By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Langkah tersebut menjadi perhatian Pemprov Kalsel meski ekonomi daerah pada 2025 tercatat tumbuh 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin mengatakan, capaian pertumbuhan tersebut perlu dijaga dengan memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi agar tidak mudah terpengaruh gejolak harga komoditas global.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel Tahun 2026 yang digelar di Lantai VI Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Kamis (24/9/2026).
Syarifuddin menjelaskan, Pemprov Kalsel telah menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga dan pengendalian inflasi.
Upaya tersebut akan terus diperkuat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia serta pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel.
“Stabilitas harga merupakan fondasi paling dasar. Karena itu, pengendalian inflasi akan terus kami perkuat bersama BI dan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Strategi kedua yakni memperluas sumber pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor-sektor di luar kegiatan ekstraktif. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan hingga pariwisata.
Menurutnya, pengembangan sektor tersebut penting untuk membangun struktur ekonomi yang lebih beragam dan tidak terlalu bergantung pada komoditas sumber daya alam.
“Hilirisasi tetap kami kawal, dengan kesadaran bahwa kelayakan teknis dan manfaat ekonominya harus dihitung secara matang,” kata Syarifuddin.
Sementara strategi ketiga berkaitan dengan kualitas belanja daerah. Pemprov Kalsel akan mengarahkan anggaran pada program-program produktif yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, kebutuhan pembangunan dengan skala pembiayaan besar akan dibuka melalui investasi swasta maupun skema kemitraan. Kemudahan dan percepatan perizinan menjadi salah satu bagian dari langkah tersebut.
Syarifuddin menyebut strategi ini penting karena struktur ekonomi Kalsel masih cukup bergantung pada sumber daya alam, khususnya batu bara. Kondisi tersebut membuat perekonomian daerah berpotensi terdampak ketika terjadi perubahan harga komoditas di pasar dunia.
Tantangan lainnya adalah menyempitnya ruang fiskal akibat penurunan transfer ke daerah dan dana desa.
“Karena itu, kita perlu memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan setiap belanja daerah memberikan dampak yang optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan moneter, fiskal maupun sektor riil memang berjalan melalui instrumen masing-masing. Namun, pada akhirnya dampak dari seluruh kebijakan tersebut akan dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
Baik melalui harga barang di pasar, aktivitas pertanian, maupun kegiatan usaha masyarakat, seluruhnya menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi daerah.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan” tersebut juga diisi dengan diskusi panel.
Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Aloysius Donanto, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Catur Ariyanto Widodo, serta ekonom Muhammad Faisal.
Diskusi membahas berbagai tantangan ekonomi yang perlu diantisipasi pemerintah daerah, termasuk penguatan sinergi kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kalsel.
Sementara itu, tanggapan terhadap materi diskusi disampaikan oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, serta unsur akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Comments