By 
GAMBUT, REPORTASE9.ID – Guna mendongkrak kualitas dan ketepatan perencanaan anggaran perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Perencanaan Anggaran SKPD Tahun 2026. Agenda strategis ini bertempat di Hotel Grand Tan, Kecamatan Gambut, dan dilangsungkan sejak Kamis (15/10/2026) pagi.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi. Hadirnya bimtek ini diorientasikan agar proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan dapat berjalan tepat waktu, efektif, serta akuntabel.
Dalam arahannya, Habib Idrus secara khusus menyoroti peran sentral para kepala subbagian (Kasubbag) Perencanaan serta operator teknis dalam mengelola data sekaligus melakukan penginputan ke dalam sistem.
“Keterlambatan atau ketidakpresisian dalam penyusunan data perencanaan akan berdampak domino, mulai dari ketidakselarasan antardokumen hingga keterlambatan penetapan APBD,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa cepatnya dinamika regulasi serta penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mewajibkan seluruh tenaga perencana agar lebih cermat serta adaptif terhadap segala pembaruan.
“Penguasaan terhadap sistem, ketaatan pada klasifikasi belanja, serta pemahaman terhadap standar harga menjadi keharusan agar tidak ada lagi kendala teknis saat pelaksanaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Habib Idrus mengapresiasi kolaborasi antara BPKPAD Kabupaten Banjar dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, yang diharapkan mampu mendongkrak mutu perencanaan anggaran daerah secara substansial.
“Goal utama kita adalah mempercepat proses penyusunan APBD tepat waktu serta mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang selama ini telah berhasil kita raih,” tegasnya.
Para peserta juga diminta menjaga konsistensi data, memastikan sinkronisasi antara Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta meminimalkan eror penginputan pada platform SIPD. Sinergi internal antara operator, Kasubbag, dan pimpinan SKPD ditekankan agar produk perencanaan benar-benar lahir dari kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, mengemukakan bahwa pembinaan ini dihadirkan untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan efisien, akuntabel, dan tepat jadwal.
Ia menekankan agar setiap alokasi anggaran yang dirumuskan mampu menjadi daya ungkit yang efektif dalam mewujudkan target-target pembangunan daerah sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Artinya, segala yang direncanakan penganggarannya itu berdampak kepada pengungkitan pencapaian target-target yang ada di RPJMD. Bekerja sama dengan FEB ULM sebagai narasumber, diharapkan masukan akademisi bisa mencapai target itu,” ujarnya.
Menyinggung soal upaya mempertahankan opini WTP, Nashrullah menilai kepatuhan hukum dan transparansi keuangan menjadi pilar utamanya. Oleh karena itu, adaptasi cepat terhadap regulasi baru serta platform nasional SIPD mutlak dikuasai oleh para perencana di setiap instansi.
“Regulasi perubahannya cepat. Kita juga menggunakan aplikasi SIPD yang dipakai seluruh Indonesia. Perubahan di SIPD dan regulasi harus diikuti dengan cepat. Maka dengan bimtek ini para Kasubbag Perencanaan dan Operator bisa cepat menyesuaikan,” pungkasnya.
Comments