By 
BANJAR, REPORTASE9.ID — Pemerintah Kabupaten Banjar menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) Yogyakarta guna mendorong pengembangan Smart City dan mempercepat transformasi pemerintahan digital.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkab Banjar dan UTDI, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar dengan UTDI di Yogyakarta, Kamis (5/11/2026).
Kesepakatan Bersama ini mengatur penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung transformasi pemerintah digital daerah di Kabupaten Banjar. Sementara itu, PKS antara DKISP dan UTDI secara khusus mencakup penyelenggaraan Smart City dan pemerintahan digital melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
Staf Ahli Bupati Banjar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dian Marliana, S.STP., M.Si., yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, menyatakan bahwa kemitraan dengan perguruan tinggi merupakan langkah taktis untuk menjawab tantangan pembangunan di tengah era disrupsi teknologi digital.
Menurutnya, UTDI memiliki kompetensi di bidang teknologi digital yang diharapkan dapat mendukung percepatan digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan inovasi daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengembangan Smart City tidak boleh hanya berorientasi pada penerapan teknologi semata, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy), memperkuat pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat terbangun berbagai program kolaboratif, seperti pendampingan, kajian ilmiah, pengembangan kapasitas aparatur, penelitian terapan, magang mahasiswa, hingga pengembangan inovasi digital yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” demikian disampaikan dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
Komitmen UTDI Dukung Kemajuan Daerah
Sementara itu, Rektor UTDI, Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., Ph.D., menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan Pemkab Banjar merupakan wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sri Redjeki berharap hasil kolaborasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemkab Banjar untuk mendorong kemajuan daerah melalui pemanfaatan teknologi. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan riset dan produk akademik yang aplikatif serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga berharap kemitraan ini dapat terus berlanjut ke dalam program-program riil yang memperkuat kesiapan Kabupaten Banjar dalam menyongsong ekosistem pemerintahan berbasis digital.
Dihadiri Pejabat Kedua Instansi
Agenda penandatanganan kerja sama ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat penting dari kedua belah pihak.
Dari pihak UTDI, hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus Dekan Fakultas Teknologi Informasi Prof. Dr. L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T.; Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya, Keuangan, dan Inovasi Sistem Totok Budioko, S.T., M.T.; Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis Dara Kusumawati, S.E., M.M.; serta jajaran pimpinan dan pengelola lembaga di lingkungan UTDI.
Sementara itu, jajaran Pemkab Banjar yang hadir meliputi Kepala DKISP Faisal, S.T., M.M., didampingi Sekretaris DKISP H. Cornelius Kristianto, S.T., M.Sc.; Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Nurul Inayati, S.Kom.; Kepala Seksi Tata Kelola e-Government Ninik Wijayanti, S.Kom., M.Sc.; serta Febrianti, S.STP., dari Bagian Tata Pemerintahan.
Melalui sinergi ini, Pemkab Banjar dan UTDI diharapkan mampu membangun kolaborasi berkelanjutan yang melahirkan inovasi dan solusi berbasis teknologi. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, transparan, serta berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat.
Comments