By 
BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Efektivitas penggunaan anggaran transportasi publik di Kota Banjarbaru kembali menjadi sorotan. Di tengah gelontoran subsidi pemerintah yang mencapai Rp14,85 miliar sepanjang 2026, tingkat keterisian penumpang Feeder Trans Banjarbaru justru tercatat hanya sekitar 25 persen.
Kesenjangan antara besarnya anggaran dan tingkat pemanfaatan layanan tersebut memunculkan desakan agar Pemerintah Kota Banjarbaru mengevaluasi program transportasi pengumpan itu.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, bahkan mengusulkan agar subsidi feeder pada 2027 dialihkan untuk memperkuat program angkutan pelajar gratis.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan karena program feeder yang telah berjalan sejak 2024 dinilai belum menunjukkan efektivitas optimal. Sementara itu, kebutuhan transportasi bagi kalangan pelajar justru masih belum sepenuhnya terpenuhi.
“Saya kira sejak 2024 kita sudah bisa melihat bagaimana efektivitas penggunaan feeder ini. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap anggarannya pada 2027, sehingga subsidinya bisa dialihkan untuk memaksimalkan program angkutan pelajar gratis,” ujar Emi, Selasa (10/11/2026).
Ia mengungkapkan, cakupan layanan angkutan pelajar gratis di Banjarbaru diperkirakan baru menjangkau sekitar 30 hingga 40 persen sekolah. Artinya, masih terdapat banyak satuan pendidikan dan siswa yang belum terakomodasi layanan transportasi tersebut.
Di sisi lain, kondisi armada angkutan sekolah milik Organisasi Angkutan Darat (Organda) juga menjadi persoalan. Sejumlah kendaraan dinilai sudah tidak layak beroperasi, sementara kapasitas armada yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan secara maksimal.
Emi menilai, pengalihan subsidi dapat menjadi solusi untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni memperluas akses transportasi gratis bagi pelajar dan membantu peremajaan kendaraan angkutan milik Organda.
“Ini yang menurut kami lebih mendesak. Subsidi tersebut bisa diarahkan untuk membantu memaksimalkan angkutan pelajar gratis, termasuk mendorong teman-teman Organda dan para sopir melakukan peremajaan unit agar pelayanan kepada siswa lebih baik,” jelasnya.
Ia menegaskan, usulan tersebut menjadi bagian dari pembahasan anggaran 2027 yang saat ini tengah berlangsung. Karena itu, Dishub Banjarbaru diminta tidak hanya mengevaluasi besaran subsidi, tetapi juga mengkaji kembali pola operasional dan efektivitas setiap trayek feeder.
Menurut Emi, rute dengan tingkat keterisian penumpang rendah perlu ditinjau secara menyeluruh. Bahkan, trayek yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dapat dipertimbangkan untuk dihentikan atau ditata ulang agar tidak terus menyerap anggaran daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberadaan feeder pada dasarnya tetap memiliki fungsi strategis sebagai transportasi pengumpan yang menghubungkan layanan Bus Banjarbakula dengan kawasan permukiman maupun wilayah yang belum terjangkau angkutan umum.
Dengan demikian, evaluasi bukan semata-mata persoalan mempertahankan atau menghentikan layanan, melainkan memastikan setiap rupiah subsidi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jadi, subsidi pemerintah harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran yang besar justru tidak memberikan manfaat maksimal, sementara kebutuhan transportasi masyarakat yang lebih mendesak belum terpenuhi,” tegasnya.
Sorotan tersebut bukan tanpa dasar. Sebelumnya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru, Eddy Sabara, mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat keterisian penumpang Feeder Trans Banjarbaru hanya mencapai 25 persen berdasarkan rekapitulasi kinerja operasional September 2026.
Dari sejumlah trayek yang beroperasi, rute Masjid Al-Mukarramah menjadi yang tertinggi dengan tingkat keterisian 39 persen menggunakan dua unit armada.
Selanjutnya, rute Hajjah Nurriyah mencatatkan keterisian 34 persen dengan dua unit armada, disusul rute menuju RSD Idaman sebesar 31 persen dengan satu unit armada.
Sebaliknya, beberapa trayek justru menunjukkan tingkat pemanfaatan yang jauh lebih rendah. Rute SMPN 9 Banjarbaru menjadi yang terendah dengan keterisian hanya 9 persen.
Kemudian, rute Halte Kilometer 0 Banjarbaru mencatatkan 12 persen, sedangkan rute GOR Rudy Resnawan berada di angka 19 persen.
Adapun sejumlah trayek lainnya, seperti Lapangan Rebatig, Al-Muhtadien atau Golf, Terminal Simpang Empat, Balai Kota Banjarbaru, dan Halte Carsurin, mencatatkan tingkat keterisian berkisar 21 hingga 30 persen.
“Seluruh jumlah keterisian itu dirata-ratakan memperoleh angka 25 persen,” ungkap Eddy.
Rendahnya keterisian tersebut menjadi semakin menarik perhatian jika dibandingkan dengan biaya operasional yang harus ditanggung pemerintah daerah.
Eddy menjelaskan, kerja sama operasional Feeder Trans Banjarbaru dengan pihak ketiga menggunakan skema pembayaran berdasarkan jarak tempuh, yakni Rp7.320 per kilometer untuk setiap unit kendaraan.
Saat ini, terdapat 26 unit kendaraan yang masuk dalam skema penyewaan, terdiri dari 24 unit siap operasi dan dua unit sebagai armada cadangan.
Berdasarkan perhitungan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi melalui APBD murni 2026 sebesar Rp9.718.882.500.
Kemudian, melalui anggaran belanja tambahan, kembali dialokasikan dana sebesar Rp5.136.540.000.
Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan untuk membiayai operasional Feeder Trans Banjarbaru sepanjang 2026 mencapai Rp14.855.422.500 atau hampir Rp14,86 miliar.
Besarnya alokasi tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Banjarbaru. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar program transportasi publik tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan memberikan hasil sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Comments