By 
BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan kegiatan Pembekalan dan Penguatan Peran Administrator Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten/Kota Tahun 2026. Acara tersebut dipusatkan di Kota Banjarbaru pada Kamis (5/11/2026) pagi.
Agenda penting ini diinisiasi untuk mendongkrak kapasitas para administrator dalam mengelola data serta informasi sektor jasa konstruksi agar tersaji secara lebih tertib, akurat, mutakhir, serta kredibel untuk dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, melalui Kepala Bidang Bina Konstruksi, Muhammad Nursjamsi, memaparkan bahwa manajemen SIPJAKI memegang fungsi krusial dalam mewujudkan tata kelola jasa konstruksi yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, sektor konstruksi merupakan salah satu pilar penggerak pertumbuhan ekonomi yang menuntut profesionalisme tinggi. Oleh sebab itu, pengelolaan data via SIPJAKI menjadi instrumen esensial untuk mempermudah pemantauan, evaluasi, hingga perumusan arah kebijakan pembinaan ke depan.
“SIPJAKI bukan sekadar aplikasi untuk memasukkan dan menyimpan data, melainkan menjadi sarana penting dalam mendukung pengelolaan informasi, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan kebijakan pembinaan jasa konstruksi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efektivitas penerapan sistem ini tidak semata-mata bertumpu pada kecanggihan teknologi, melainkan sangat ditentukan oleh tingkat kompetensi, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta komitmen para administrator di tingkat daerah.
Peran administrator dinilai sebagai garda terdepan dalam menyajikan informasi konstruksi yang valid. Karenanya, setiap data yang diinput wajib memegang prinsip benar, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
“Data yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang berkualitas, dan informasi yang berkualitas akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam sesi pembekalan tersebut, sejumlah poin esensial turut menjadi sorotan, meliputi peningkatan kapasitas administrator, validitas kualitas data, penguatan sinergi antara pemprov dan pemkab/pemkot, serta kesinambungan tata kelola sistem informasi.
Nursjamsi menaruh harapan besar agar para peserta mampu menyerap materi dengan baik, memahami mekanisme kerja SIPJAKI secara mendalam, sehingga ke depannya dapat menjalankan tugas pelayanan secara profesional dan efektif.
Selain itu, pemutakhiran data secara berkala ditekankan agar informasi yang tersimpan dapat diandalkan sepenuhnya sebagai landasan perencanaan dan evaluasi pembangunan jasa konstruksi.
Ia juga kembali menggarisbawahi pentingnya merajut komunikasi serta kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya instansi yang membidangi urusan teknis konstruksi.
“Kegiatan ini hendaknya tidak berhenti pada pelaksanaan pembekalan semata. Yang lebih penting adalah adanya perubahan dan peningkatan kinerja setelah kegiatan ini selesai,” ungkapnya.
Melalui penguatan kapasitas administrator SIPJAKI ini, Dinas PUPR Kalsel optimistis penataan basis data jasa konstruksi di seluruh kabupaten/kota di Bumi Lambung Mangkurat akan semakin rapi, kualitas laporan meningkat, serta koordinasi lintas pemerintahan kian solid.
Comments