BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarbaru menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru di Aula Graha Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Laporan tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Banjarbaru, Taufik Rachman. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan melalui penelaahan menyeluruh terhadap rancangan anggaran, meliputi aspek pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah.
Proses tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan rancangan APBD yang diajukan pemerintah daerah telah melalui pembahasan sesuai ketentuan, sebelum diputuskan untuk disetujui menjadi peraturan daerah.
Taufik menjelaskan, pembahasan Raperda APBD 2027 mengacu pada kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Banjarbaru dan DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Banggar juga mencermati penjelasan Wali Kota Banjarbaru mengenai penyampaian Raperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna pada 10 September 2026, dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Wali Kota atas pandangan tersebut pada 16 September 2026.
Selain itu, sejumlah rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait turut dilaksanakan. Pembahasan tersebut bertujuan mengonfirmasi berbagai komponen anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing perangkat daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan dan finalisasi pada Minggu (8/11/2026), Banggar menyepakati target pendapatan daerah dalam APBD 2027 sebesar Rp1.259.425.417.451.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp353.379.633.868, pendapatan transfer sebesar Rp776.847.910.504, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp129.197.873.079.
Sementara itu, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.429.695.430.970. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1.194.536.352.948, belanja modal Rp228.201.852.412, serta belanja tidak terduga sebesar Rp1.957.236.610.
Dengan komposisi pendapatan dan belanja tersebut, APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit sebesar Rp170.270.013.519.
“Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama,”ujarnya.
Setelah melalui seluruh tahapan pembahasan, Badan Anggaran menyimpulkan bahwa Raperda APBD 2027 telah ditelaah dan dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas dasar itu, Banggar merekomendasikan agar Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disetujui untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Selain itu, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah diharapkan mempertimbangkan alokasi anggaran bagi SKPD yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan langsung dengan kepentingan serta pelayanan masyarakat.
“Rekomendasi tersebut menjadi perhatian penting agar kebijakan penganggaran pada 2027 tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Banjarbaru,”pungkasnya.










Comments