By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum dan Air Limbah Domestik kini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal ini ditegaskan dalam sosialisasi yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu (10/09/2025).
Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, melalui Kepala Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan Permukiman Air Minum dan Bangunan, Irwan Yunizar menyampaikan, bahwa kewajiban penerapan SPM sudah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh peserta dapat memahami dan mengimplementasikan standar pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah domestik secara konsisten, agar pelayanan publik yang memadai, cepat, mudah, terjangkau, dan tepat sasaran dapat terwujud di Kalsel,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah diwajibkan mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra, serta melakukan pengumpulan data dan perencanaan terpadu untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Lebih jauh, percepatan pencapaian SPM disebut sebagai bagian dari proyek prioritas nasional dalam pembangunan manusia, terutama pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
“Kami harap sosialisasi ini menjadi ajang koordinasi dan berbagi informasi yang efektif, sehingga seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat bersinergi memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan air minum dan limbah domestik di Kalsel,” pungkasnya.
Sosialisasi yang diikuti pejabat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola sekaligus mendorong percepatan pencapaian pelayanan dasar berkelanjutan bagi masyarakat di Bumi Lambung Mangkurat.
Comments