By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) serahkan penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 kepada kabupaten/kota se-Kalsel di Banjarbaru pada Rabu (10/12/2025).
Penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ini diserahkan oleh Kepala BRIDA sekaligus Plt. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalsel Thaufik Hidayat mewakili Gubernur Kalsel.
Thaufik Hidayat menegaskan IPKD merupakan bagian dari implementasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang mengatur pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah melalui enam dimensi utama.
“IPKD mengukur kesesuaian perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja APBD, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, hingga opini BPK atas LKPD,” jelasnya.
Thaufik menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota yang telah memenuhi standar pengukuran tersebut, serta mendorong agar daerah dengan peringkat baik menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin memperkuat tata kelola keuangannya.
“Setiap rupiah APBD harus dipastikan kebermanfaatannya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, transparansi dan data yang akurat menjadi sangat penting,” tambahnya.
Thaufik juga memberikan penghargaan kepada Tim IPKD provinsi dan kabupaten/kota yang berada di bawah BRIDA/Balitbangda/Bappelitbang atas sinergi dalam proses pengukuran IPKD.
Penerima Penghargaan Tata Kelola Keuangan Daerah Klaster Keuangan Daerah Sangat Tinggi dan Tinggi yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Untuk Peringkat Terbaik IPKD 2025 yaitu :
- Terbaik 1: Kabupaten Balangan.
- Terbaik 2: Kabupaten Tanah Laut.
- Terbaik 3: Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Thaufik juga mengajak seluruh OPD dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dengan memastikan validitas data dan pelaksanaan proses pengukuran sesuai standar.
“Melalui kolaborasi dan kerja bersama, kita dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dengan penghargaan ini, Pemerintah Provinsi Kalsel berharap seluruh daerah semakin termotivasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. (Sumber : MC Kalsel)
Comments