By 
BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Hal ini ditunjukan oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat mentandatangani komitmen bersama Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (25/09/2025) kemarin.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, dan dihadiri seluruh kepala daerah serta pimpinan DPRD se-Kalsel.
Bupati Banjar menyatakan, penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas serta berorientasi perbaikan yang berkelanjutan.
“Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tentu menjadi bahan evaluasi sekaligus pendorong bagi kita semua untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya.
Ia juga mengharapkan, dengan semangat kolaborasi kebersamaan, proses tindak lanjut rekomendasi dapat berjalan optimal, sehingga mampu mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, profesional, dan berintegritas demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Kepala Perwakilan BPK Kalsel, Andriyanto mengungkapkan, secara umum capaian tindak lanjut rekomendasi di Kalsel sudah cukup tinggi.
Berdasarkan data Sistem Monitoring Tindak Lanjut (SMART) per 18 September 2025, dari 14.566 rekomendasi hasil pemeriksaan di 14 pemerintah daerah, 12.050 (82,73%) telah sesuai, sedangkan 2.005 (13,76%) belum sesuai, 77 (0,53%) belum ditindaklanjuti, dan 434 (2,98%) tidak dapat ditindaklanjuti.
“Penyelesaian rekomendasi BPK sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Bupati Banjar dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Banjar H Irwan Bora, Inspektur HM Riza Dauly, dan Kepala BPKPAD Akhmad Zulyadaini.
Kehadiran jajaran legislatif dan pejabat pengawasan ini menunjukkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam membenahi tata kelola pemerintahan.
Comments