By 
BANJAR, REPORTAS9.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro (PL-KUM) 2025, Kamis (17/07/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Kampung Nusantara Resort dan ditujukan bagi para koordinator enumerator yang akan bertugas melakukan pendataan lapangan.
Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati, melalui Plt Kabid Kemetrologian, Rudi Mulyadi menjelaskan, bimtek ini menjadi langkah awal untuk memperbarui dan melengkapi basis data pelaku UMKM di daerah.
Pendataan lengkap akan dimulai pada 19 Juli dan ditargetkan selesai hingga 30 September 2025, dengan melibatkan 25 enumerator yang tersebar di 17 kecamatan.
“Kita ingin memastikan berapa jumlah pelaku UMKM kita yang valid. Kita tahu data selama ini dinamis, kadang hari ini jualan sayur, besok bisa jualan pencok. Jadi melalui PL-KUM ini, kita ingin mendekatkan data dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Pendataan ini akan menggunakan sistem informasi milik Kementerian Koperasi dan UKM sebagai basis data tunggal nasional. Para enumerator dibekali pengetahuan teknis dalam pengambilan data yang akurat serta pelatihan penggunaan aplikasi pendataan.
“Pendataan ini bukan hanya untuk tahu siapa dan di mana usaha itu berada, tapi juga ingin tahu jenis usahanya apa, status perizinannya bagaimana, dan apakah sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau belum,” lanjutnya.
Hingga saat ini, Kabupaten Banjar memiliki data UMKM dalam sistem SDT (Satu Data Terpadu) sebanyak 26.000 unit usaha. Namun potensi UMKM yang ada diperkirakan mencapai 60.000.
“Masih ada gap cukup besar. Pendataan kali ini diharapkan bisa menambah 10.000 data baru di tahun ini,” terangnya.
Dari 17 kecamatan yang menjadi sasaran awal, Kecamatan Martapura mendapatkan porsi enumerator terbanyak, yakni lima orang. Hal ini karena wilayah tersebut memiliki perbedaan data yang cukup signifikan. Dalam data SDT, Martapura baru tercatat sekitar 3.000–4.000 UMKM, sementara potensi sebenarnya hampir 10.000.
“Enumerator yang ditugaskan merupakan orang-orang berpengalaman. Sebagian besar dari mereka pernah terlibat dalam pendataan 2022, dan juga digunakan lembaga lain untuk pekerjaan serupa. Kita juga bekerja sama dengan BPS sebagai pembina teknis dan narasumber,” jelasnya.
Pendataan akan difokuskan pada UMKM non-pertanian seperti usaha perdagangan, jasa, warung, tukang cukur, tukang urut yang memiliki tempat usaha, serta pengolah hasil perikanan seperti pembuat kerupuk ikan. Usaha di sektor pertanian dan perkebunan tidak termasuk dalam cakupan pendataan ini.
“Kita juga akan membekali enumerator dengan data pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB. Nantinya mereka tinggal menyisir dan memverifikasi langsung di lapangan,” tambahnya.
DKUMPP berharap seluruh pihak, termasuk media, turut mendukung kelancaran dan keberhasilan pendataan PL-KUM 2025 ini agar Kabupaten Banjar memiliki basis data UMKM yang lebih akurat dan mendukung kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Comments