By 
BANJAR, REPORTASE9.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar didatangi Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan keuangan pemilihan umum periode tahun 2023 sampai 2024 dalam semester 1.
Diketahui, sesuai Surat Tugas Nomor 419/ST/XIX.BJM/9/2024 tanggal 11 September 2024 melalui Sekretaris KPU Kabupaten Banjar untuk dapat membantu dalam menghadirkan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024. Sabtu (28/9/2024).
Komisioner KPU Banjar, Rizky Wijaya Kusuma mengatakan, dalam pemeriksaan ini hanya mengambil sample dari data Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) oleh anggota KPPS.
“Pemanggilan anggota KPPS pada Pileg dan Pilpres merupakan bagian mekanisme cross check (memverifikasi data) dari BPK RI yang lansung berkaitan dengan badan Ad Hoc menanyai tentang kepatuhan Surat Penanggung Jawaban (SPJ) dan lainnya,” ucapnya.
Rizky menyampaikan, kalau ada ketidak sesuaian dalam pemeriksaan SPJ ataupun Administrasi, harus dilihat dari 2 sisi terlebih dahulu.
“Apakah ketidak sesuai itu karena berkasnya belum lengkap atau seperti hanya ada shoft file (berkas digital) fisiknya, maupun secara administratif tertinggal. Artinya mungkin kalo pun ada yang tidak sesuai itu hanya administratif saja,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemanggilan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Banjar tetapi juga terjadi di beberapa daerah Kalsel yang lain.
“Kegiatan ini hanya dihadiri 120 orang dari 13.923 perwakilan anggota KPPS, dan 4 Kecamatan dari 20 Kecamatan di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Rizky merincikan, terkait pemilihaan pemanggalin anggota KPPS mengapa tidak ketua saja yang berhadir dirinya mengaku tidak tahu.
“Kalo itu belum tahu pasti karena kewenangan BPK RI mungkin mereka mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri,” imbuhnya.
Rizky juga menerangkan, yang pasti kami KPU kabupaten Banjar siap melaksanakan dan melayani dalam artian apa yang menjadi kewewenangan BPK RI kami sama sekali tidak menghalang-halangi tetapi kami membuka akses seluas-luasnya untuk BPK RI.
Comments