Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bupati HSS Komitmen Dukung Rencana Pengendalian Banjir Banua Anam

0

HSS, REPORTASE9.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Bappeda Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam/Banua 6 yang dihadiri para kepala daerah se-Banua Anam serta jajaran Pemprov Kalsel pada Rabu (11/2/2026)

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rapat Idham Chalid, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ini menjadi langkah strategis percepatan pengendalian banjir pada kawasan yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), HSU, Balangan, dan Tabalong dalam lingkup hidrologi Wilayah Sungai (WS) Barito.

Rakor dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalsel Muhidin, didampingi Bupati HSU Sahrujani dan Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti.

Dalam rilis pada Kamis (12/2/2026), Muhidin menekankan sinergitas antar kabupaten harus dilakukan secara terpadu dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

“Alhamdulillah hari ini kita hadir bersama-sama berkumpul, bupati/wakil bupati kabupaten Banua Anam beserta jajaran dinas terkait untuk membahas persoalan banjir ini. Jangan sampai ini menjadi seremonial saja. Jadi harus ada aksi yang dilakukan,” tegasnya.

Muhidin juga menekankan pentingnya langkah cepat, terukur, dan terintegrasi, termasuk percepatan normalisasi sungai, perbaikan saluran air, serta pengerukan pada titik-titik pendangkalan.

Selain itu, sebagai langkah awal penanganan, Banua Anam perlu merencanakan pembuatan sodetan atau saluran air buatan untuk mengalihkan sebagian debit air sungai saat volume tinggi guna mengurangi beban aliran utama dan mencegah banjir di kawasan padat penduduk.

“Kolaborasi antara provinsi dan kabupaten di Banua Anam ini salah satunya adalah pembuatan sodetan. Kita akan anggarkan di perubahan tahun ini,” jelas Muhidin.

Sementara itu, Bupati HSU Sahrujani menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Gubernur Kalsel dalam rakor tersebut.

“Mewakili seluruh kabupaten Banua Anam, kami sangat berterima kasih Pak Gubernur berkenan hadir membuka dan memimpin rakor ini. Ini wujud bahwa Pemprov memang benar-benar hadir untuk kami dalam menangani banjir yang menjadi momok luar biasa,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati HSS Syafrudin Noor turut hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) HSSbMuhammad Noor serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS.

Bupati HSS Syafrudin Noor dalam kesempatan itu menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah kolaboratif yang diinisiasi Pemprov Kalsel tersebut.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten HSS akan terus berkomitmen melaksanakan pengerukan sungai-sungai di wilayah HSS sebagai upaya mengurangi pendangkalan dan memperlancar aliran air.

“Upaya penanganan banjir yang telah kami lakukan adalah normalisasi Sungai Amandit Lama sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan meminimalkan potensi genangan saat curah hujan tinggi,” jelasnya.

Selain itu, Syafrudin Noor meminta dukungan dan solusi dari Pemprov Kalsel, khususnya dalam penanganan wilayah hilir sungai yang berada di luar kewenangan kabupaten, agar penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Rakor yang dihadiri langsung oleh enam kepala daerah Banua Anam ini juga dirangkai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Program Terpadu Penanganan dan Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam.

Salah satu poin pentingnya adalah komitmen enam kabupaten untuk melaksanakan program pengendalian banjir secara terkoordinasi dan terpadu lintas wilayah administrasi guna meminimalisir dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

Kegiatan juga diisi dengan pemaparan Rencana Aksi Pengendalian Banjir WS Barito oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III serta konsep pengendalian banjir kawasan Banua Anam berdasarkan desain perencanaan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalsel.

Melalui rakor ini, diharapkan terbangun komitmen kuat dan kerja sama lintas daerah yang solid sehingga pengendalian banjir di kawasan Banua Anam dapat berjalan lebih efektif, terencana, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. (Sumber : Prokopim HSS)

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like