By 
BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Di tengah penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup drastis, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin menekankan agar pemerintah daerah mampu menyesuaikan program pembangunan dengan prioritas utama yang harus diberikan pada kegiatan langsung berdampak terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal ini ia sampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan strategi dan kebijakan fiskal daerah yang digelar Pemprov Kalsel bersama Bupati/Wali Kota se-Kalsel, Kamis (02/10/2025) kemarin.
Menurutnya, kondisi penurunan transfer dana pusat yang mencapai hampir 50 persen menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam mengatur anggaran.
“Pekerjaan yang penting, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, itu yang didahulukan. Kalau ada pembangunan yang bisa ditunda, sebaiknya diatur kembali agar anggaran tetap terkendali,” tegasnya.
Secara umum, hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan mengalami pengurangan dana transfer. Untuk tingkat provinsi, alokasi yang sebelumnya sebesar Rp4,5 triliun kini berkurang menjadi Rp2,3 triliun atau turun sekitar 48,36 persen. Kota Banjarmasin juga terdampak, dari Rp1,4 triliun menjadi lebih dari Rp1 triliun atau turun 26,88 persen, sedangkan Banjarbaru dari Rp966 miliar menjadi Rp616 miliar atau berkurang 36,22 persen.
Beberapa kabupaten mencatat penurunan cukup besar. Balangan misalnya, dari Rp2,1 triliun turun menjadi Rp1,2 triliun atau sekitar 45,04 persen, sementara Tanah Bumbu mengalami penurunan terdalam dari Rp2,8 triliun menjadi Rp1,4 triliun atau sekitar 49,72 persen. Tabalong juga terdampak, dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,3 triliun atau turun 42,76 persen.
Di sisi lain, Kabupaten Banjar dari Rp2,1 triliun menjadi Rp1,6 triliun atau berkurang 23,91 persen, Barito Kuala dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,1 triliun atau 18,15 persen, Hulu Sungai Selatan dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun atau 20,59 persen, dan Hulu Sungai Tengah dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun atau 11,48 persen. Hulu Sungai Utara juga turun sekitar 12,90 persen, dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,3 triliun.
Pengurangan serupa juga terjadi di Kotabaru dari Rp2,4 triliun menjadi Rp1,7 triliun atau 28,41 persen, Tanah Laut dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,3 triliun atau 25,40 persen, serta Tapin dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,1 triliun atau 27,17 persen.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kalsel meminta setiap daerah untuk menata ulang prioritas agar pembangunan tetap berjalan meski dengan anggaran terbatas.
“Memang ada pengurangan cukup besar dari pusat, hampir 50 persen. Beberapa kabupaten/kota terkena dampaknya. Untuk itu kita harus mengatur kembali prioritas anggaran yang ada,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, meski terjadi pengurangan dana dari pusat, pemerintah provinsi tidak akan menaikkan pajak daerah. Pemprov berkomitmen menjaga agar masyarakat tidak terbebani.
“Kita pastikan meskipun ada pengurangan dari pusat, pajak tidak akan dinaikkan. Masyarakat jangan sampai terbebani. Pemerintah hadir untuk menjaga kesejahteraan mereka, agar masyarakat tetap tenang dan kita pun bisa bekerja dengan nyaman,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menilai FGD ini menjadi forum penting untuk menyatukan pandangan dan merumuskan strategi fiskal yang lebih adaptif, realistis, dan berkeadilan.
“FGD ini menjadi wadah untuk menyatukan pandangan. Kita ingin agar kebijakan fiskal daerah bisa lebih adaptif, tetap berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Comments