By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, meski adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, Achmad Zulyadaini mengatakan, dana transfer ke daerah yang sebelumnya sebesar Rp2,1 triliun kini berkurang menjadi Rp1,6 triliun, atau turun sekitar Rp500 miliar.
“Memang ada penurunan, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam. Namun di sisi lain Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan sekitar Rp300 miliar. Jadi secara akumulasi, kita mengalami pengurangan sekitar Rp280 miliar,” ungkapnya saat diwawancarai diruang kerjanya, Senin (06/10/2025) kemarin.
Ia juga menjelaskan, pihaknya sudah dua kali melakukan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk membahas skema penyesuaian agar keuangan daerah tetap stabil.
“Hari ini kami bagikan surat edaran dari Bupati kepada seluruh perangkat daerah untuk dilakukan penyesuaian anggaran sekitar 25 persen,” jelasnya.
Penyesuaian tersebut, lanjutnya, akan difokuskan pada kegiatan yang sifatnya penunjang seperti rapat, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, maupun forum diskusi.
“Kami arahkan pengurangan di kegiatan yang bisa disesuaikan tanpa mengganggu pelayanan dan kegiatan prioritas masyarakat,” terangnya.
Terkait dana hibah, ia menuturkan, pihaknya masih akan meninjau formulasi yang tepat agar penyalurannya tetap selektif.
“Untuk tahun 2025 kemarin hampir tidak ada pengurangan. Namun untuk 2026 nanti kita lihat dulu kecukupan anggaran secara keseluruhan,” katanya.
Lebih lanjut, Pemkab Banjar juga terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan daerah. ia menyebut, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah.
“Kami bersama Samsat Banjar terus bersinergi untuk meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Untuk PBB, pendataan kami fokuskan pada wilayah potensial seperti sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga Gambut, yang nilai propertinya terus meningkat,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala dalam hal pendataan PBB di Kabupaten Banjar
“Kita masih menggunakan data lama sejak diserahkan pusat ke daerah pada 2014, dengan jumlah sekitar 180 ribu objek pajak. Karena wilayah Kabupaten Banjar cukup luas, pembaruan data dilakukan secara bertahap agar tidak membebani masyarakat,” tambahnya.
ia juga menegaskan, meski menghadapi penyesuaian anggaran, Pemkab Banjar berkomitmen agar kegiatan prioritas masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kita berharap langkah efisiensi ini bisa menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengurangi manfaat program untuk masyarakat,” pungkasnya.
Comments