By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Meski sukses menjalankan digitalisasi dalam sektor belanja dan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar masih menghadapi tantangan besar dalam proses digitalisasi retribusi.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025 yang digelar di Holiday Inn Express and Suites, Kecamatan Gambut, Kamis pagi (18/09/2025).
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi menyampaikan, meskipun capaian digitalisasi daerah sudah cukup menggembirakan, satu titik krusial yang masih membutuhkan perhatian serius adalah penerimaan retribusi.
“Meski digitalisasi pajak dan belanja daerah sudah berjalan dengan baik, masih ada tantangan yang perlu diselesaikan, yaitu digitalisasi penerimaan retribusi daerah,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia mendorong percepatan integrasi digital di seluruh instansi terkait, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMD, dan BLUD.
Salah satu pendekatan yang ditekankan adalah penguatan kerja sama dengan sektor perbankan untuk memperluas kanal pembayaran digital yang ramah pengguna.
“Pemanfaatan berbagai platform digital, seperti QRIS, e-billing, dan layanan perbankan lainnya, menjadi kunci dalam memperlancar pembayaran retribusi di Kabupaten Banjar,” tegasnya.
Ia menambahkan, forum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama demi menciptakan tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan, dan inovatif.
Langkah konkret telah dimulai melalui kerja sama antara Pemkab Banjar dan Bank Kalsel dalam menyediakan sistem pembayaran retribusi digital.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Banjar, Sukamto menjelaskan, infrastruktur digital telah disiapkan untuk memberi kemudahan akses pembayaran kepada masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Banjar telah bekerjasama dengan Bank Kalsel dalam penerapan pembayaran retribusi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga memaparkan, Pemkab Banjar akan lebih fokus pada transformasi sistem retribusi ke arah digital sesuai dengan roadmap TP2DD. Bahkan, insentif akan diberikan bagi pengelola retribusi yang sukses beralih ke sistem digital.
“Kami juga berencana mengujicoba penggunaan kartu kredit pemerintah yang akan didukung oleh mitra kami, Bank Kalsel,” tambahnya.
Acara ini turut menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia dan Bank Kalsel, yang memaparkan peran strategis sistem pembayaran digital dalam mendukung kebijakan keuangan daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan instansi pendukung lainnya, Kabupaten Banjar menargetkan transformasi digital yang menyeluruh dalam sistem penerimaan daerah, terutama pada aspek retribusi yang selama ini masih menjadi titik lemah dalam tata kelola keuangan digital.
Comments