By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar hadiri Acara Forum Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2027 yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Kalsel di Hotel Roditha Banjarbaru pada Rabu (25/2/2026) kemarin.
Dalam rilis pada Sabtu (28/2/2026), Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto menyampaikan Forum Perangkat Daerah ini adalah tahapan yang sangat strategis karena disinilah kita duduk bersama menyamakan persepsi dan mensinergikan arah kebijakan pembangunan Desa antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Jadikan forum ini menjadi ruang diskusi substansial untuk menentukan wajah kemajuan Desa-Desa kita di Banua, perencanaan yang matang dan sinkron antara Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah kunci agar target kemandirian Desa tidak melesat terlebih lagi arah kebijakan kita harus tegak lurus dan bersinergi dengan visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI,” ujarnya.
Iwan menyebutkan Dinas PMD memegang peranan yang sangat sentral dari 8 misi utama Asta Cita tersebut terutama pada Asta ke-6, yaitu membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Desa bukan lagi pinggiran, melainkan episentrum pertumbuhan ekonomi nasional.
Juga mengacu pada Asta Cita ke-4 dan ke-8 yang terkait penguatan pembangunan SDM serta penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan.
“Di tingkat Desa diterjemahkan melalui program penguatan SDM, peningkatan kualitas hidup di Desa seperti fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur Pemdes serta pengawalan konvergensi percepatan penurunan stunting,” ujar Iwan.
Sementara itu Kadis PMD Banjar Hafizh Anshari mencatat poin penting yang disampaikan oleh Kadis PMD Provinsi Kalsel untuk dirumuskan bersama dan aplikasikan pada Desa di Kabupaten Banjar.
“Pertama adalah Sinkronisasi dan Presisi Perencanaan, pastikan program tidak ada yang tumpang tindih, program Provinsi dan Kabupaten harus saling melengkapi, indikator kinerja harus terukur sehingga pelaporan akhir tahun menggambarkan dampak nyata bukan sekedar capaian administratif,” katanya.
Hafizh Anshari menambahkan poin lainnya adalah fokus pada transformasi Ekonomi dan Kelembagaan Desa untuk mencapai strategi terbaik menyinergikan Bumdes dan KopDes Merah Putih untuk menghasilkan PADes mendukung rantai pasok pangan serta menyejahterakan warga Desa.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa karena Pambakal dan Perangkat Desa adalah ujung tombak pembangunan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah Provinsi Kalsel menunjukkan tren positif dalam Indeks Desa (ID) berada pada posisi ke-5 secara Nasional,” ujar Hafizh.
Forum ini dihadiri pula oleh Kabiro Perencanaan dan Kerjasama Kemendes PDTT RI yang hadir melalui Zoom, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Kadis PMD Kabupaten/Kota, Perwakilan SKPD, Akademisi, Tenaga Ahli dan PKK. (Sumber : Media Center Banjar)
Comments