By 
JAKARTA, REPORTASE9.ID – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Kalsel) melakukan konsultasi dengan Kementerian Sosial RI guna membahas optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), Rabu (8/10/2025).
Rombongan Dinsos Kalsel yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rahmady Abasmay, diterima langsung oleh Direktur Kelompok Rentan Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos RI, Mardi Brilian Saleh.
Dalam pertemuan tersebut, Dinsos Kalsel menyampaikan sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait kejelasan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai tingkatan.
“Kami perlu kejelasan posisi dan dasar hukum dalam penyaluran bansos. Bahkan kami menanyakan apakah boleh memanfaatkan pendamping rehabilitasi sosial (rehsos), sebab SDM kami terbatas,” ungkap Rahmady.
Menanggapi hal itu, Mardi Brilian Saleh menegaskan bahwa pendamping PKH harus tetap fokus pada pelaksanaan program PKH. Namun, ia membuka peluang bagi daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Ke depan akan ada rekrutmen pendamping khusus agar pelaksanaan PKH lebih optimal. Jika daerah ingin menggunakan pendamping rehsos, itu dimungkinkan asalkan tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” jelasnya.
Mardi juga menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi satu keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan sosial, selama tujuannya untuk mempercepat kemandirian masyarakat.
“Tujuannya agar masyarakat bisa segera keluar dari ketergantungan terhadap bansos,” ujarnya.
Rahmady menilai hasil konsultasi tersebut memberikan arah yang jelas bagi Dinsos Kalsel dalam memperkuat pelaksanaan program bantuan sosial di daerah.
“Dengan arahan ini, kami memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengoptimalkan penyaluran bansos di Kalsel. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Comments