Kabupaten Balangan

Disporapar Balangan Respon Keluhan Sampah & Parkir Di Bukit Japan

0

BALANGAN, REPORTASE9.ID – Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Balangan berika tanggapan atas viralnya destinasi Bukit Japan yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.

Kepala Bidang Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata Kabupaten Balangan, M. Sigit Kondang Wibowo pada Senin (23/2/2026) mengungkapkan hingga saat ini, lokasi tersebut belum memiliki pengelola resmi sehingga belum dapat ditangani secara optimal oleh pemerintah daerah.

“Perlu diketahui, Bukit Japan sampai saat ini masih belum ada pengelolanya. Bagi kami di Disporapar, destinasi wisata yang bisa dibantu pengelolaannya itu apabila sudah ada pengelola resminya, yaitu Pokdarwis,” ujarnya.

Sigit menjelaskan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) merupakan kelompok masyarakat setempat yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan destinasi wisata di wilayahnya dan tanpa adanya Pokdarwis, pemerintah kesulitan memberikan intervensi maupun bantuan secara resmi.

“Di Bukit Japan ini belum terbentuk Pokdarwis, otomatis pengelolaannya belum tertata. Itu sebabnya muncul keluhan seperti sampah yang berserakan, parkir mahal, dan berbagai isu negatif lainnya,” jelasnya.

Menurut Sigit, pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah desa setempat untuk mencari solusi, karena Bukit Jepan diketahui berada di wilayah Panikin yang merupakan bagian dari Desa Mayanau.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Mayanau bersama perangkat desa, termasuk yang berasal dari Panikin. Alhamdulillah, sudah ada kesepakatan untuk membentuk Pokdarwis di sana,” katanya.

Sigit mengungkapkan, sebelumnya pembentukan Pokdarwis sempat terkendala persoalan lahan yang masih dimiliki oleh pihak tertentu, sehingga diperlukan sinkronisasi terlebih dahulu.

“Kendalanya kemarin memang soal lahan, karena kepemilikannya masih perlu diselaraskan. Tapi terakhir sebelum puasa, kami sudah mendapat informasi bahwa mereka siap membentuk Pokdarwis,” tambahnya.

Sigit juga menegaskan setelah Pokdarwis resmi terbentuk melalui musyawarah desa dan disahkan oleh kepala desa, barulah Disporapar dapat menindaklanjuti dengan pembinaan serta dukungan program.

“Nanti setelah terbentuk dan diusulkan ke kami, baru bisa kami tindaklanjuti. Pemerintah bisa membantu dari sisi pembinaan, sosialisasi, serta bagaimana pengelolaan wisata yang baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan adanya pembentukan Pokdarwis tersebut, Disporapar berharap pengelolaan Bukit Japan dapat lebih tertata, sehingga potensi wisatanya bisa berkembang tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. (Sumber : infopublik.id/MC Balangan)

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like