BANJAR, REPORTASE9.ID – Usulan Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar terkait pengawasan mahasiswa asal daerah yang menempuh pendidikan di kawasan Timur Tengah direspons DPRD Kabupaten Banjar. Langkah tersebut dinilai penting, terutama di tengah situasi konflik yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, H Fauzan Asniah menyatakan, perhatian terhadap mahasiswa di luar negeri memang sudah semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Namun, ia menekankan bahwa kondisi di Timur Tengah saat ini membuat pengawasan perlu diperkuat.
“Pada prinsipnya kita menyambut baik usulan dari Dewan Pendidikan. Apalagi dengan kondisi di beberapa wilayah Timur Tengah yang sedang tidak stabil, tentu perlu perhatian lebih,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Senin (06/04/2026).
Ia mengungkapkan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada mahasiswa di Timur Tengah, tetapi juga mencakup seluruh mahasiswa asal Banjar yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Meski demikian, wilayah dengan potensi konflik tetap menjadi prioritas utama.
Berdasarkan data, terdapat puluhan mahasiswa penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten Banjar sejak 2023 yang saat ini menempuh studi di luar negeri, termasuk di Mesir dan Yaman. Kondisi ini, menurut Fauzan, menuntut adanya pendataan yang lebih rinci dan terupdate.
“Kita harus punya data yang jelas, berapa jumlah mahasiswa kita di sana, terutama yang berada di daerah konflik. Ini penting agar kita tidak lengah,” tegasnya.
Selain pendataan, DPRD juga mendorong adanya sistem pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan para mahasiswa tetap dalam kondisi aman dan tidak terdampak situasi yang berisiko.
“Pengawasan ini bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka aman dan tidak terlibat dalam situasi berbahaya,” jelasnya.
DPRD juga menilai pentingnya membangun komunikasi aktif antara pemerintah daerah dengan mahasiswa di luar negeri. Dengan adanya komunikasi yang baik, kondisi mahasiswa dapat terus terpantau dan langkah cepat bisa diambil jika diperlukan.
Ke depan, DPRD Kabupaten Banjar berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti usulan Dewan Pendidikan tersebut melalui kebijakan konkret, termasuk membangun sistem pemantauan yang terintegrasi.
“Intinya kita ingin memastikan mahasiswa kita tetap aman dan bisa melanjutkan pendidikan dengan baik,” tutupnya.















Comments