By 
HSS, REPORTASE9.ID – Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Suriani pimpin rapat koordinasi penyamaan persepsi terkait pembentukan Bridge Pangan dan program cetak sawah di Aula Dinas Pertanian Kabupaten HSS pada Selasa (16/12/2025).
Kegiatan untuk mendukung program Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan swasembada nasional ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian HSS, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Binuang, Camat Daha Selatan dan Camat Daha Utara, Kapolsek Daha Selatan dan Kapolsek Daha Utara, perwakilan Kodim 1003/Kandangan, Kepala Desa Pakan Dalam dan perwakilan Desa Baruh Jaya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSS Lutfiana menegaskan pentingnya penyamaan persepsi bahwa program cetak sawah merupakan tanggung jawab bersama.
Ia menyampaikan bahwa cetak sawah bukan semata-mata untuk mengejar target kegiatan Dinas Pertanian atau Kementan, melainkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ketika petani sejahtera, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati HSS SEMANGAT dalam “Membangun Desa, Menata Kota” dapat terwujud secara nyata,” ujarnya.
Lutfiana juga menekankan pentingnya dukungan terhadap swasembada pangan melalui Brigade Pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk pasca panen, serta mengajak para penyuluh pertanian untuk aktif mendampingi petani mulai dari proses cetak sawah hingga masa panen.
Sementara itu Wakil Bupati HSS Suriani menyampaikan bahwa Presiden RI telah menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk menyukseskan program cetak sawah, dimana Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari 12 provinsi prioritas program ketahanan pangan nasional dan Kabupaten HSS termasuk daerah yang memperoleh bantuan cetak sawah terbanyak,
“Kita di Hulu Sungai Selatan mendapatkan cetak sawah terbanyak, khususnya di wilayah rawa-rawa Daha. Mari kita sepakat untuk membentuk Brigade Pangan di masing-masing lokus, di mana “Brigade” ini artinya Berembuk, Beraksi, Berdampak,” tegasnya.
Ia menjelaskan orientasi pembangunan Kabupaten HSS dimana “Membangun Desa, Menata Kota” ini telah sejalan dengan Asta Cita Presiden RI yang memprioritaskan pembangunan di desa demi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Terkait permasalahan lokasi cetak sawah yang secara administratif berada di wilayah Desa Pakan Dalam, namun lahan tersebut milik warga Desa Baruh Jaya, Suriani mengatakan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan di tingkat desa karena bersifat administratif.
“Permasalahan ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat desa. Ini hanya persoalan administratif dan tidak akan merugikan pemilik lahan,” tegasnya.
Suriani juga menegaskan Bridge Pangan tidak mengambil alih maupun menguasai lahan milik masyarakat.
“Hak kepemilikan lahan tetap sepenuhnya berada pada pemilik asli. Bridge Pangan hanya berperan sebagai fasilitator dalam mendukung program cetak sawah baru sesuai kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Suriani berharap seluruh pihak yang terlibat dapat berkolaborasi, bersinergi, dan menjalin komunikasi yang baik serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, khususnya pemilik lahan, agar memahami bahwa program ini bertujuan membantu masyarakat dan tidak mengambil alih lahan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Atekan memaparkan Kementan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan dan cetak sawah yang didukung penuh oleh TNI, Polri, serta lembaga terkait lainnya.
“Optimalisasi lahan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan pertanian melalui perbaikan infrastruktur pengairan, penataan lahan, pemanfaatan teknologi, penggunaan benih unggul, dan pupuk. Sementara itu, cetak sawah difokuskan pada pembukaan serta penambahan luas lahan sawah guna meningkatkan hasil panen,” terangnya.
Atekan juga menjelaskan Brigade Pangan merupakan program unggulan Kementerian Pertanian yang beranggotakan 15 orang anak muda, baik secara usia maupun jiwa, sebagai motor penggerak pertanian modern yang terstruktur dan berkelanjutan. (Sumber : Kominfo HSS)
Comments