By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (08/04/2026) pagi.
Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Sekretaris Daerah Banjar, H Yudi Andrea mengatakan, FKP merupakan agenda wajib yang bertujuan menghimpun masukan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan pemerintah.
“Melalui forum ini, kita ingin mengetahui secara langsung apa yang menjadi harapan masyarakat. Hasilnya nanti akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pemberian pelayanan publik, khususnya di DPMPTSP Banjar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara umum pelayanan publik di Kabupaten Banjar sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari penilaian kepatuhan pelayanan oleh Ombudsman serta capaian pembangunan zona integritas yang dinilai positif.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus memperkuat dan memaksimalkan pelayanan, terlebih di tengah tantangan efisiensi anggaran yang sedang dihadapi saat ini.
“Kita tidak ingin efisiensi anggaran justru berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan terobosan agar pelayanan tetap optimal,” jelasnya.
Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan kebijakan work from home (WFH) sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa pelayanan publik tetap harus berjalan tanpa hambatan.
“Kita dorong inovasi, bagaimana pelayanan tetap maksimal di tengah efisiensi, seperti penghematan BBM dan listrik,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah daerah akan memprioritaskan pengembangan tiga sektor unggulan, yakni pariwisata, perikanan, dan pertanian. DPMPTSP pun diarahkan untuk memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha di sektor-sektor tersebut.
Selain itu, peran Ombudsman sebagai pengawas eksternal turut menjadi perhatian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Banjar mengaku terus bersinergi dan responsif terhadap berbagai masukan yang diberikan.
“Kami selalu menindaklanjuti setiap catatan dari Ombudsman sebagai bagian dari upaya perbaikan layanan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, FKP juga menjadi strategi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Berbagai masukan yang muncul, seperti penyederhanaan prosedur hingga peningkatan kemudahan akses layanan, akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Terkait permasalahan daerah seperti infrastruktur, pengangguran, dan banjir, Pemkab Banjar telah memasukkannya dalam perencanaan pembangunan daerah. Khusus untuk penanganan banjir, pemerintah daerah tengah mengupayakan tambahan anggaran melalui kerja sama dengan pemerintah pusat.
“Kami sudah menyiapkan data dan kajian yang diperlukan, termasuk dari BPBD, untuk diajukan ke pemerintah pusat agar mendapatkan dukungan anggaran tambahan,” pungkasnya.
Comments