Kabupaten Banjar Perkuat Sinergi Bersama KPK: Eksekutif dan Legislatif Satu Suara Lawan Korupsi

BANJAR, REPORTASE9.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar bersama DPRD Kabupaten Banjar terus menunjukkan komitmen serius dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hal ini tampak dalam partisipasi aktif mereka pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (23/07/2025).

Rakor yang dilaksanakan serentak untuk seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan ini menitikberatkan pada penguatan pengawasan internal serta kerja sama lintas sektor.

Di Kabupaten Banjar sendiri kegiatan terpusat di Ruang Paripurna DPRD Lantai 2, Martapura, dengan kehadiran langsung Bupati H. Saidi Mansyur, Ketua DPRD H. Agus Maulana, Sekretaris Daerah, jajaran staf ahli, kepala perangkat daerah, serta unsur inspektorat dan Bappedalitbang.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dalam paparannya secara daring menekankan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal proses pembangunan.

Ia mengingatkan bahwa hampir 90 persen potensi kerugian negara bersumber dari sektor perencanaan dan pengadaan.

“Kami tidak sekadar ingin melihat laporan bagus di atas kertas. Kami ingin memastikan bahwa risiko korupsi diminimalkan sejak dari tahap perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur menyambut serius arahan KPK dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi yang terintegrasi.

“Kami siap bersinergi penuh. Reformasi birokrasi harus terus didorong, termasuk dalam sistem penganggaran agar anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Banjar H. Agus Maulana juga mengajak semua pihak menjadikan integritas sebagai prinsip utama dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik.

“Legislatif dan eksekutif harus berjalan beriringan, saling mengawasi dan bekerja untuk kepentingan publik. Transparansi harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar koordinasi, Rakor ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Banjar untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta membangun kesadaran kolektif antikorupsi di seluruh lapisan birokrasi.

Dengan keterlibatan penuh semua unsur pemerintahan, Kabupaten Banjar memperlihatkan tekad untuk menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang jujur, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan transparan.