By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Cucun Ahmad Syamsurijal lakukan kunjungan kerja ke peninjauan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru yang berlokasi di BBPPKS Regional IV Kalimantan Selatan, Banjarbaru pada Rabu (8/4/2026).
Dalam rilis pada Kamis (9/4/2026), Cucun menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang ia nilai merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan dasar pendidikan kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Program ini betul-betul berdampak langsung kepada rakyat. Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang layak,” katanya.
Cucun mengungkapkan, berdasarkan interaksinya dengan para siswa, banyak di antara mereka yang sebelumnya tidak pernah membayangkan bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas lengkap seperti saat ini.
“Anak-anak ini sangat bangga dan bahagia. Mereka mendapatkan fasilitas asrama, makan, seragam, hingga dukungan perangkat teknologi seperti laptop. Ini sesuatu yang sebelumnya mereka anggap tidak mungkin, tapi sekarang menjadi kenyataan,” jelasnya.
Menurut Cucun, program ini tidak hanya menjawab kebutuhan pendidikan saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di masa depan.
Ia juga menilai pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru sudah berjalan sesuai harapan, meskipun saat ini masih memanfaatkan fasilitas balai milik Kementerian Sosial.
Ke depan, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan gedung sekolah permanen, sehingga DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal program prioritas tersebut agar berjalan maksimal.
“Kami berharap pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah dapat segera selesai sehingga layanan pendidikan ini semakin optimal,” ujarnya.
Cucun juga mencatat perlunya penguatan tenaga pendidik, khususnya di bidang keagamaan, mengingat sistem pendidikan berbasis asrama.
“Perlu ada dukungan tambahan dari Kementerian Agama untuk penguatan pendidikan keagamaan di Sekolah Rakyat. Ini akan menjadi perhatian kami ke depan,” pungkasnya.
Cucun juga menilai progres di Kalsel sudah cukup baik, di mana sebagian besar Kabupaten/Kota telah siap, dan hanya menyisakan beberapa daerah yang masih terkendala lahan.
“Dari paparan tadi, hampir semua Kabupaten/Kota sudah siap. Hanya tiga yang masih bermasalah lahan. Berarti sekitar sepuluh sudah selesai, tinggal pengawalan,” ucapnya.
Cucun menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program tersebut masuk dalam skema pembiayaan APBN tahun 2026, termasuk kemungkinan penganggaran secara multiyears.
Ia juga memberikan motivasi kepada para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru agar memanfaatkan kesempatan pendidikan dengan sebaik-baiknya.
“Ini kesempatan yang luar biasa, jangan disia-siakan. Kesempatan tidak datang dua kali. Terus semangat, punya cita-cita, karena dari situ semangat belajar akan tumbuh,” pesannya.
Ia berharap para siswa Sekolah Rakyat dapat tumbuh menjadi generasi berprestasi yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel (Dinsos Kalsel) M. Farhanie mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan mengawal usulan yang telah diajukan ke Kementerian Sosial RI.
Farhanie menjelaskan, seluruh usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari Kabupaten/Kota di Kalsel sebenarnya telah disampaikan ke Kementerian Sosial, namun terdapat perbedaan informasi terkait jumlah yang disetujui.
“Yang disampaikan Wamendagri saat Musrenbang itu baru dua yang disebutkan. Padahal sebenarnya seluruh usulan sudah kita ajukan. Saat ini yang sudah terbangun ada tiga, dan yang dalam proses serta sudah disetujui kementerian ada enam,” katanya.
Farhanie menambahkan, masih terdapat tiga daerah yang belum mendapatkan persetujuan karena kendala teknis, khususnya terkait lahan.
Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), lahan yang diusulkan berpotensi terdampak banjir sehingga diminta untuk mencari lokasi baru, sementara di Kota Banjarmasin, luas lahan yang diajukan masih belum memenuhi syarat minimal.
“Untuk Banjarmasin, lahannya baru empat hektare, sementara syaratnya lima hektare, jadi masih kurang satu hektare,” jelasnya.
Meski demikian, Farhanie optimistis seluruh daerah dapat segera memenuhi persyaratan sehingga program ini bisa berjalan merata di Kalsel. (Sumber : MC Kalsel)
Comments