By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Di tengah dinamika sosial politik nasional yang meningkat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Selasa (02/09/2025) pagi.
Bertempat di Command Center Manis, Martapura, rakor ini menjadi momen penting bagi Pemkab Banjar dalam menyelaraskan langkah antisipatif menghadapi potensi gangguan stabilitas.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas sosial, seiring dengan meningkatnya eskalasi unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah.
“Dialog terbuka, pemerintah siap mendengarkan serta menerima utusan kelompok yang ingin menyampaikan kritik maupun masukan. Peran DPR juga penting. Pimpinan DPR diminta mengundang tokoh masyarakat dan kelompok sipil untuk berdialog dalam suasana konstruktif,” ujarnya.
Mendagri mengungkapkan bahwa sejak 25 Agustus 2025, tercatat sebanyak 107 titik aksi demonstrasi di 32 provinsi. Titik-titik konsentrasi massa terpantau di lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, hingga gedung DPRD.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mencegah potensi gangguan keamanan serta menjaga agar aspirasi publik tetap disampaikan dalam koridor hukum.
Dialog terbuka dan keterlibatan tokoh masyarakat di tingkat lokal juga menjadi kunci penting, agar aspirasi tidak berkembang menjadi ketegangan sosial.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amilia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan inflasi nasional. Ia menyebutkan, hingga Agustus 2025, sebanyak 27 provinsi mengalami deflasi dan 11 provinsi mengalami inflasi. Komoditas seperti cabai merah, bawang merah, dan beras menjadi penyumbang utama tekanan inflasi.
Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan masih adanya potensi gejolak harga pangan yang perlu diwaspadai.
Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Banjar, diimbau memperkuat pengawasan distribusi dan ketersediaan bahan pokok sebagai langkah pencegahan lonjakan harga yang bisa memicu keresahan masyarakat.
Rakor ini juga menggarisbawahi keterkaitan erat antara stabilitas politik, pengendalian inflasi, dan ketahanan sosial.
Pemerintah berharap, melalui koordinasi nasional yang berkelanjutan, daerah dapat mengambil langkah strategis untuk menjaga ketertiban umum dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat menjelang tutup tahun.
Comments