By 
KEMENDAGRI, REPORTASE9.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pacu pemerintah daerah (Pemda) beserta jajaran terkait lainnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Mantan Kapolri ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Rakor tersebut berlangsung di Ballroom Phinisi Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu (26/6/2024) menyebut tingginya partisipasi pemilih akan menjadi salah satu indikator suksesnya gelaran tersebut.
“Karena makin banyak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka yang terpilih itu akan memiliki legitimasi atau dukungan rakyat yang kuat. Kalau partisipasinya rendah, dukungan rakyat akan lemah, pemerintahannya tidak akan kuat, kira-kira seperti itu,” ujarnya dalam rilis pada Kamis (27/6/2024).
Tidak hanya Pemda, pihak lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), peserta pemilu, hingga media massa juga didorong untuk melakukan langkah serupa.
Unsur berikutnya seperti aparat keamanan hingga tokoh masyarakat juga dipacu untuk mengajak masyarakat berperan aktif menggunakan hak pilih saat Pilkada.
Dalam kesempatan itu Tito Karnavian menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, dimana capaian itu tergolong istimewa lantaran sistem pemilihan di Indonesia dilakukan secara voluntary atau sukarela.
“Ini berbeda dengan negara lainnya di dunia yang menggunakan sistem pemilihan secara mandatory atau bersifat wajib,” ucapnya.
Tito Karnavian mengungkapkan negara yang menganut sistem pemilihan secara mandatory akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang enggan menggunakan hak pilih, di antaranya berupa pemberlakuan denda.
“Indonesia adalah salah satu negara yang sukarela masyarakatnya memilih dengan tingkat partisipasi pemilih yang salah satu tertinggi di dunia, dibuktikan dalam pemilu yang kemarin hampir mencapai 80 persen,” imbuhnya.
Tito Karnavian mengatakan, tingginya partisipasi pemilih di Indonesia telah dibuktikan dalam Pilkada di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020, dimana 76 persen penduduk yang memiliki hak pilih tetap menyalurkan suaranya meski di tengah suasana pandemi.
Sementara pada Pemilu 2019 lalu, capaian partisipasi pemilih juga terbilang tinggi, yaitu pada angka 81,97 persen.
Pada kesempatan tersebut, Tito Karnavian berharap digelarnya Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini akan memperkuat kesiapan semua pihak untuk menyukseskan Pilkada. Dirinya juga berharap Pilkada dapat berlangsung jujur, aman, adil, dan lancar. Apalagi pelaksanaan Pilkada kali ini tergolong bersejarah karena berlangsung secara serentak.
“Tentu ini akan membawa tantangan baru, bukan hanya bagi teman-teman aparat keamanan yang biasanya menggunakan sistem back-up dari wilayah yang tidak ada Pilkada ke daerah yang ada Pilkada, tapi juga pengalaman baru bagi penyelenggara, KPU, pengalaman baru bagi Bawaslu dan lain lain, termasuk bagi pemerintah,” pungkasnya.
Tito Karnavian juga meminta Pemda di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku agar memaksimalkan dukungan sarana dan prasarana penyelenggara Pilkada Serentak 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah.
“Pemerintah daerah saya minta untuk bantu KPU dan Bawaslu yang tidak punya kantor, tidak punya gudang, sarana prasarana yang untuk daerah-daerah terpencil di Maluku, di Maluku Utara, di pulau-pulau, kalau kesulitan semaksimal mungkin bantu,” katanya.
Tito Karnavian menegaskan, Pemda dapat menggunakan anggaran reguler maupun Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara dan ia mengaku siap mengeluarkan surat edaran apabila Pemda membutuhkan dasar hukum penggunaan BTT.
“Yang penting sukses kegiatannya, dan kemudian satu lagi yang perlu dibiayai adalah yaitu Linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dan Satpol PP, karena Linmas [maupun Satpol PP] ini jumlahnya besar,” ujarnya.
Tito Karnavian menjelaskan, dukungan terhadap Linmas penting lantaran menjadi satu-satunya petugas keamanan yang boleh secara hukum masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), berbeda dengan TNI-Polri yang tidak boleh masuk TPS kecuali ada kejadian tertentu.
“Ini harus dibiayai semua, melalui mana? Melalui dana di Kesbang (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Artinya kepala daerah, Sekda, Bappeda, dan BPKAD, itu harus mengalokasikan anggaran untuk Satpol PP dan Linmas di [Badan] Kesbang,” jelasnya.
Di lain sisi, Tito juga mendorong Pemda untuk membantu menggencarkan sosialisasi tentang Pilkada yang aman, jujur, dan adil, termasuk dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih, karena kian tinggi partisipasi pemilih, maka calon terpilih bakal mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat.
“Sehingga pemerintahannya akan kuat. [Sebaliknya,] semakin rendah dukungan rakyat kurang kuat ya pemerintahannya, bisa guncang, goyah, tolong bisa di-follow up di daerah masing-masing,” tandasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto yang menjadi pembicara kunci.
Selain itu, hadir pula narasumber lainnya yaitu Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Komjen. Pol. Mohammad Fadil Imran, serta Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II Marsekal Madya TNI Muhammad Khairil Lubis dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Sumber : Humas Kemendagri RI/Reportase9.com)
Comments