By 
BANJAR, REPORTASE9.COM – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Banjar mendirikan Pos Terpadu Penanganan Banjir, di halaman Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Banjar pada hari, Sabtu(23/01).
Berdirinya Posko Terpadu diinisiasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar M Hilman beserta jajaran TNI – Polri, BPBD, serta Dinas terkait, setelah melakukan Rapat Koordinasi Posko Terpadu Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Banjar.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Sekda Kabupaten Banjar M Hilman menjelaskan posko terpadu bertujuan untuk melaksanakan pemantauan dan memonitor penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Banjar.
“Dengan pendirian posko terpadu ini agar penanggulangan bencana alam di Kabupaten Banjar bisa dilakukan bersama sama dan penanganan bencana musibah banjir ini bisa dilakukan bersama,” katanya.
Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 1006/Martapura, Letkol Arm Siswo Budiarto sesuai undang undang kebencanaan nomor 24 tahun 2007 bahwa pemerintah menyiapkan Komando Tanggap Darurat Bencana yaitu berupa organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang di kabupaten atau kota lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
“Dengan terbentuknya posko terpadu ini sebagai tindak lanjut untuk mendukung pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam hal penanganan bencana maupun, pasca bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor,”ungkapanya.
Letkol Arm Siswo Budiarto menjelaskan, memang saat ini posko di lapangan sudah banyak terbentuk dari tenaga relawan ataupun masyarakat secara mandiri kemudian dari TNI dan Polri juga sudah turut membantu, sehingga pemerintah daerah terkesan tak terlihat oleh sebagian masyarakat.
“Karena sudah banyaknya posko bencana di lapangan dari relawan, masyarakat, TNI dan Polri yang berinisiatif bertindak, yang akhirnya keberadaan pemerintah saat ini belum tampak, hal itu karena tidak adanya keterpaduan ataupun posko terpadu untuk mengorganisir serta mendorong pemerintah dalam situasi penanganan bencana di Kabupaten Banjar,”jelasnya.
Hal penting yang perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Banjar bisa dihubungi melalui 112, agar bisa cepat direspon oleh pemerintah daerah jika perlu bantuan logistik, evakuasi dan informasi masalah bencana banjir ataupun sebagainya.
Comments