By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Upaya serius dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada aspek rata-rata lama sekolah.
Melalui audiensi bersama para guru madrasah yang digelar Kamis (10/7/2025), Pemkab Banjar menegaskan pentingnya integrasi pendidikan diniyah ke dalam sistem pendidikan nasional, agar peserta didik nonformal juga tercatat dan diakui secara administratif.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, mengungkapkan bahwa banyak anak-anak Banjar yang sebenarnya aktif belajar di pendidikan diniyah, namun tidak terdata karena lembaga mereka belum masuk kategori pendidikan formal.
“Pendidikan diniyah belum diakui sebagai pendidikan formal, sehingga peserta didiknya tidak terdata,” ujarnya.
Untuk menjembatani hal tersebut, Pemkab Banjar mendorong agar warga mengikuti program kesetaraan Paket A, B, atau C, sebagai jalur untuk memperoleh pengakuan legal atas proses belajar mereka
“Respons masyarakat positif. Banyak yang mendaftar setelah kami sosialisasikan. ATS ini sebenarnya aktif belajar, hanya belum terdata,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjutnya, berdampak pada perhitungan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, sinergi antara madrasah diniyah dan pemerintah menjadi sangat penting.
Sementara itu, Ketua Umum PJCN Pusat, Gusti Surya, dalam forum tersebut menyampaikan dukungannya terhadap pengakuan administratif bagi lembaga pendidikan keagamaan nonformal.
“Kami siap mendampingi pemda dalam memetakan dan mengintegrasikan lembaga nonformal ke sistem nasional. Pendidikan berbasis keagamaan harus diperkuat, bukan dipinggirkan,” ujarnya.
PJCN juga menekankan pentingnya jaminan hak yang sama bagi pesert diniyah, terutama dalam pengakuan atas kontribusinya terhadap kualitas pendidikan dan pembangunan SDM di daerah.
Dengan langkah strategis ini, Pemkab Banjar berharap tidak ada lagi peserta didik yang “tak terlihat” oleh sistem, dan pendidikan keagamaan mendapatkan tempat sejajar dalam pembangunan manusia di Kabupaten Banjar.
Comments