By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 resmi ditandatangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjar.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur bersama Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana, disaksikan Wakil Ketua II Akhmad Rizani Anshari, dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar, Sabtu (14/6/2025) malam.
“Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, maka dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025,” ujar Saidi Mansyur dalam keterangannya.
Proses ini dilakukan setelah pembacaan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Banjar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah oleh Juru Bicara DPRD, Ana Rusiana.
Selain penandatanganan, Pemkab Banjar juga menerima berbagai masukan dalam paripurna tersebut, khususnya dari fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Seluruh fraksi memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya secara berturut-turut yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas laporan keuangan Pemkab Banjar.
Fraksi PKB melalui juru bicara Iqbal Khalilurrahman mendorong agar pelaksanaan APBD berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
“Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas. Upaya pengurangan angka kemiskinan juga harus terus ditingkatkan,” tegas Iqbal.
Menanggapi masukan tersebut, Bupati Banjar menyampaikan apresiasi dan harapan untuk sinergi berkelanjutan antara legislatif dan eksekutif.
“Alhamdulillah, paripurna berjalan lancar. Nota kesepakatan KUA-PPAS telah ditandatangani. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bersama demi kemajuan pembangunan Kabupaten Banjar,” tutup Saidi.
Comments