By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan dan ketahanan nasional. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Puldata Kajian Khusus tentang Kontribusi TNI dalam Swasembada Pangan di Banjarbaru, Rabu (16/7/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Puldata dari Mabes TNI, Mayor Jenderal TNI Supriyono, serta dihadiri Brigjen TNI Ito Herdianto, menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan TNI dalam program cetak sawah dan optimalisasi lahan di Kalsel.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, menegaskan peran vital Kalsel sebagai daerah penyangga pangan nasional. Ia juga menyoroti relevansi program ini dalam mendukung upaya penurunan angka stunting yang masih berada di angka 22,9%—lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Kami mengapresiasi kehadiran langsung tim Mabes TNI. Kolaborasi ini strategis, bukan hanya untuk kedaulatan pangan, tetapi juga berdampak pada perbaikan gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia,” ucapnya.
Senada dengan itu, Mayjen TNI Supriyono menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah bagian integral dari pertahanan negara. Menurutnya, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor kedaulatan pangan nasional jika sinergi antarlembaga dapat diperkuat.
“Pangan adalah urusan lintas sektor dan dimensi. Dengan kerja sama yang solid, Kalsel bisa menjadi model nasional dalam membangun sistem pangan yang resilien dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa hasil rapat ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis bagi Panglima TNI dalam menyusun kebijakan pertahanan berbasis ketahanan pangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menjelaskan bahwa program pencetakan sawah seluas 30.000 hektare, yang sebagian besar dikerjakan oleh jajaran TNI, sudah menunjukkan progres signifikan.
“Contohnya, Kabupaten Banjar sudah capai 62%, dan Barito Kuala 20%. Jika seluruhnya terealisasi, kita akan menambah stok nasional secara signifikan—sekitar 120.000 ton hanya dari pencetakan lahan baru,” jelas Syamsir.
Ia juga menekankan pentingnya harmonisasi data antara pemerintah daerah dan BPS, menyusul perbedaan angka produksi yang mencapai selisih 52 ribu ton.
Meski menghadapi tantangan data dan koordinasi, Syamsir memastikan komitmen penuh Pemprov Kalsel untuk terus menjadi motor penggerak ketahanan pangan, apalagi dalam menyuplai kebutuhan pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita siapkan klaster pangan berbasis daerah: padi dari Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, dan Tapin, sementara hortikultura dari wilayah Hulu Sungai,” ujarnya.
Ia menutup dengan optimisme bahwa melalui kerja sama erat antara pemerintah, TNI, dan masyarakat, Kalsel mampu menjadi tulang punggung swasembada pangan nasional.
Comments