Pemprov Kalsel Tekankan Percepatan Serapan APBD, Gubernur Muhidin Beri Peringatan Tegas

KALSEL,REPORTASE9.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai percepatan pelaksanaan APBD. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (21/11/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Hadir pula sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti, Inspektur Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen, Kepala BPKAD Kalsel Fatkhan, Kepala Bapenda Kalsel Subhan Nor Yaumil, serta seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa rakor ini bertujuan memastikan percepatan serapan anggaran berjalan optimal. Ia juga menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah SKPD pada tahun berjalan.

“Hari ini kita rapat koordinasi antar SKPD untuk realisasi anggaran 2025–2026. Kita juga membahas rendahnya serapan belanja tim SKPD di tahun ini,” ujarnya.

Gubernur meminta seluruh SKPD untuk menyusun rencana belanja secara matang dan menyiapkan langkah percepatan penggunaan anggaran tahun 2026, agar persoalan rendahnya serapan tidak kembali terjadi.

“Saya berharap tahun 2026 setiap SKPD sudah menyiapkan rencana penggunaan anggaran. Jika hal ini terulang lagi, serapannya rendah, maka pada Januari 2026 kita akan membuat Pakta Integritas,” tegasnya.

Ia juga memberikan peringatan keras kepada pimpinan SKPD yang tidak mampu melaksanakan anggaran sesuai perencanaan.

“Apabila pimpinan tidak bisa menggunakan dana sesuai anggaran dan perencanaan, maka harus siap mundur atau dinonjobkan,” ungkapnya.

Melalui rakor ini, Pemprov Kalsel menekankan pentingnya peningkatan kinerja SKPD agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif. Pemerintah berharap APBD 2025 dapat terserap maksimal dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta pelayanan publik di Kalimantan Selatan.