By 
HSS, REPORTASE9.ID – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) gelar Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 di Gedung Pramuka Kandangan pada Selasa (9/12/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah HSS Muhammad Noor ini dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta petugas teknis terkait yang berurusan dengan penerimaan pendapatan daerah.
Kepala BPKPD HSS Nanang FMN, menyampaikan realisasi Pendapatan Daerah hingga 5 Desember 2025 telah mencapai Rp1.863.603.619.652 atau 111,74 persen dari target Rp1.667.733.787.257.
Rincian pendapatan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp254.095.612.807 dari target Rp253.932.202.752 atau 92,16 persen.
Sementara itu, Pendapatan Transfer mencapai Rp1.584.130.759.319 dari anggaran Rp1.407.792.179.753 atau 112,53 persen.
Adapun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat sebesar Rp45.456.868.315, jauh melampaui anggaran Rp6.009.404.752 atau meningkat hingga 756,43 persen.
Menurut Nanang, capaian tersebut didorong oleh penerimaan Bagi Hasil Keuntungan Bersih Perusahaan Pertambangan dan optimalnya penyerapan dana transfer.
Sementara itu Sekda HSS Muhammad Noor menyampaikan secara rata-rata pendapatan daerah sudah melampaui target, meski masih terdapat catatan pada sektor PAD yang belum maksimal.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada OPD yang telah bekerja keras menggali PAD sepanjang tahun ini. Akan tetapi saat Kabupaten HSS masih terbantu dengan dana transfer pusat yang mencapai sekitar Rp1,4 triliun,” ungkapnya.
Namun, pemerintah pusat sambung Muhammad Noor akan melakukan rasionalisasi dana transfer pada 2026, sehingga daerah perlu meningkatkan kemandirian pendapatan.
“Pimpinan daerah, Bupati H. Syafrudin Noor, saat ini sangat konsen menggali pendapatan dari berbagai sumber,” ujarnya.
Muhammad Noor juga mengingatkan mulai 1 Januari 2027, pemerintah pusat mewajibkan proporsi belanja pegawai berada di bawah 30 persen dan dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pusat, belanja pegawai di HSS berpotensi melebihi batas tersebut.
“Ini yang menjadi perhatian pimpinan. Beliau akan mengupayakan agar angka belanja pegawai tidak melampaui 30 persen,” tegasnya.
Dalam rapat evaluasi tersebut Muhammad Noor meminta seluruh OPD untuk terus memperkuat strategi dan sinergi dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah menjelang akhir tahun anggaran. (Sumber : Prokopim Setda HSS)
Comments