By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Kembali kasus Mama Khas Banjar yang terjerat hukum mendapat perhatian dari Sekertaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan yang mengkritik keras terkait pemrosesan hukum terhadap umkm di Banjarbaru.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Berry Nahdian Forqan, melontarkan kritik keras. Ia menilai proses hukum tersebut janggal dan bertentangan dengan semangat pemerintah dalam membina sektor usaha kecil menengah.
“Sejak awal kami mencermati, banyak kejanggalan dalam prosesnya dan terkesan dipaksakan. Kenapa aparat kepolisian begitu ngotot menindak UMKM Mama Khas Banjar? Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Berry pada Senin (12/05/2025).
Berry menegaskan, langkah penegakan hukum ini justru berseberangan dengan kebijakan strategis nasional yang menempatkan pengembangan UMKM sebagai prioritas pembangunan ekonomi.
Ia mengingatkan bahwa sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Polri, yang mengedepankan pendekatan pembinaan dan edukasi ketimbang kriminalisasi dalam menangani persoalan UMKM.
“Pelaku UMKM seperti Mama Khas Banjar sudah menunjukkan itikad baik dengan memiliki izin usaha. Jika dalam praktiknya ada kekurangan, seharusnya mereka didampingi, bukan langsung diadili,” tegas Berry.
Ia menyebut sistem perizinan dan standar keamanan usaha saat ini terlalu rumit dan tidak ramah bagi pelaku UMKM yang umumnya masih bergelut dengan keterbatasan, termasuk modal dan pengetahuan teknis.
“Kalau harus uji laboratorium, nelayan atau pengusaha kecil mana yang paham dan sanggup? Biayanya mahal, sementara pendampingan pemerintah minim. Sosialisasi saja tidak cukup tanpa asistensi nyata,” ungkapnya.
Menurut Berry, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa dijadikan alasan oleh pemerintah untuk lepas tangan. Di era bonus demografi dan kemajuan teknologi, yang dibutuhkan adalah niat baik, konsistensi, dan kreativitas dalam membina UMKM.
Pembinaan, kata dia, tidak bisa sekadar penyuluhan. Harus konkret, mulai dari membantu pemenuhan standar, proses perizinan, hingga penyediaan fasilitas uji mutu yang terjangkau.
Berry juga menyoroti sikap Pemerintah Kota Banjarbaru yang dinilainya kurang berpihak pada pelaku usaha kecil. Ia meminta pemerintah daerah berani membela UMKM ketika menghadapi kriminalisasi.
“Pak Prabowo saja pasang badan membela mahasiswa. Masa pemerintah daerah tidak bisa membela UMKM, yang jelas-jelas jadi tulang punggung ekonomi rakyat?” ujar Berry.
Karena itu, Berry mendorong Pemkot Banjarbaru untuk meminta aparat penegak hukum menghentikan proses hukum terhadap Mama Khas Banjar, serta mendukung pembebasan pemilik usahanya.
Lebih lanjut, Berry mempertanyakan alasan mengapa hanya UMKM Mama Khas Banjar yang dijadikan tersangka, padahal banyak pelaku usaha lain yang belum sepenuhnya memenuhi standar.
“Kenapa hanya satu ini yang diproses? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apalagi kalau sampai digunakan sebagai alat kepentingan. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Menurut Berry, hukum harus menjunjung nilai keadilan. Pendekatan terhadap pelaku UMKM tidak bisa semata-mata legalistik, melainkan juga harus mempertimbangkan akses yang adil bagi semua pihak.
Ia pun menyambut baik rencana kunjungan Menteri Koperasi dan UKM ke Kalimantan Selatan. Ia berharap kehadiran menteri bisa membawa angin segar dan pembelaan bagi UMKM Mama Khas Banjar.
“Kita berharap Pak Menteri bisa memastikan proses hukum berjalan adil dan proporsional. Harapan kami, pemilik Mama Khas Banjar dapat dibebaskan dari jerat hukum,” tutup Berry.
Comments