KALSEL, REPORTASE9.ID – Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Pokja 3 Bidang Administrasi Umum, Ibnu Sina, menekankan pentingnya pemerataan implementasi pemerintahan digital di seluruh wilayah Kalsel, termasuk daerah terpencil yang masih terkendala akses darat maupun internet.
Hal itu disampaikan Ibnu saat menjadi narasumber dalam Podcast Ngonten Aja! di Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (9/9/2025). Menurutnya, pemerintahan digital bukan sekadar memindahkan arsip kertas ke bentuk digital, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir dan perilaku birokrasi agar lebih cepat, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat.
“Pemerintahan digital harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang responsif. Artinya, bukan hanya soal sistem, tetapi juga mentalitas aparatur dalam memberikan layanan,” ujarnya.
Ibnu turut memaparkan hasil Survei Pemerintahan Digital di Indonesia, yang menunjukkan Pulau Kalimantan telah mencapai angka implementasi di atas 70 persen. Meski begitu, posisi Kalsel masih berada di tengah.
“Karena itu, kami mendorong adanya kerja sama pemerintah daerah dengan penyedia layanan internet agar digitalisasi benar-benar merata, terutama di daerah pulau seperti Kotabaru dan wilayah lain yang akses daratnya sulit,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Tim Tenaga Ahli Gubernur Pokja 3 telah menyusun sejumlah rekomendasi untuk memperkuat penerapan pemerintahan digital. Salah satunya dengan memaksimalkan akun media sosial resmi perangkat daerah, gubernur, maupun wakil gubernur, agar masyarakat lebih mudah mengetahui program serta kinerja pemerintah.
Ibnu juga menekankan pentingnya integrasi layanan digital di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Ke depan, kita harapkan adanya super apps yang menyatukan seluruh layanan digital dalam satu platform. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi mengunduh aplikasi berbeda atau log in berulang ketika ingin mengakses berbagai layanan,” pungkasnya.
Comments