By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Sebanyak tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik resmi disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar, Rabu (08/04/2026) pagi.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana tersebut dihadiri Bupati Banjar H Saidi Mansyur, unsur Forkopimda, serta jajaran legislatif dan eksekutif. Agenda paripurna mencakup penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap Raperda yang telah melalui proses pembahasan bersama.
Bupati Banjar, H Saidi Mansyur menyoroti pentingnya Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagai fondasi dalam membenahi sistem transportasi daerah.
Ia menilai regulasi tersebut akan menjadi kunci dalam menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus menunjang kelancaran mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui dua Raperda terkait penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah (BMD) kepada PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dan Perumda Pasar Bauntung Batuah. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing perusahaan daerah.
Menurutnya, penyertaan modal tersebut tidak hanya bertujuan memperluas jaringan layanan, tetapi juga mengoptimalkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penyertaan modal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas layanan, perluasan jaringan, serta optimalisasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, implementasi kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan air minum dan pengelolaan pasar yang lebih profesional, efisien, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Banjar turut mengapresiasi dukungan DPRD yang dinilai konsisten mengawal proses pembahasan hingga tahap persetujuan. Sinergi yang terbangun disebut menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
Dengan telah disepakatinya ketiga Raperda tersebut, arah pembangunan Kabupaten Banjar semakin dipertegas, yakni menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kinerja BUMD, serta upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Comments