By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor terus digencarkan menjelang akhir tahun 2025.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Martapura, Pengayom Bayu Ajie, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/10/2025)
Ia mengatakan, penerapan kebijakan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 telah dimulai sejak Januari lalu. Melalui kebijakan Gubernur Kalsel, pemerintah memberikan diskon pajak sebesar 25 persen untuk meringankan beban masyarakat.
Kebijakan itu diambil agar nilai pajak tidak meningkat, meskipun secara nasional terdapat potensi kenaikan hingga 66 persen.
“Pemerintah Provinsi Kalsel memilih menahan kenaikan agar nilai pajak di masyarakat tetap sama. Artinya, provinsi yang berkorban, sementara porsi Kabupaten/Kota tetap 66 persen,” jelasnya.
Tak hanya melalui kebijakan diskon, kesadaran masyarakat juga terus didorong lewat program Pekan Panutan Pajak yang digelar bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten Banjar.
Pada kegiatan tersebut, turut dilaksanakan program pemutihan pajak yang memberi keringanan bagi wajib pajak menunggak hingga sepuluh tahun hanya dengan membayar satu tahun saja.
“Program ini jarang dilakukan, bahkan baru kali ini dalam sepuluh tahun terakhir. Jadi kami harap masyarakat benar-benar memanfaatkan kesempatan emas ini,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah juga memberikan hadiah menarik bagi wajib pajak taat. Pemprov Kalsel menyiapkan hadiah utama berupa motor dan mobil, sementara UPPD Martapura bersama Bappeda Banjar menambah lima unit kendaraan serta berbagai hadiah hiburan bagi wajib pajak yang konsisten tanpa tunggakan selama tiga tahun.
Hingga Oktober 2025, realisasi pajak kendaraan bermotor di Martapura telah mencapai sekitar 82 persen dari target tahunan sebesar Rp70 miliar. Meski demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 18 persen yang kini terus dikejar melalui sosialisasi dan penyisiran kendaraan dinas.
“Kami masih kekurangan sekitar 18 persen. Dua bulan terakhir ini kami genjot sosialisasi dan penyisiran kendaraan dinas, karena ada sekitar seribu lebih yang tercatat belum membayar,” jelasnya.
Dari jumlah tersebut, sekitar 164 unit kendaraan dinas disebut telah siap melakukan pembayaran. Langkah ini diharapkan dapat menutup kekurangan target pendapatan hingga akhir tahun.
“Kami juga sudah bekerja sama dengan seluruh SKPD agar membayar pajak, karena uang pajak ini akan kembali ke Kabupaten Banjar melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” tegasnya.
Tak hanya itu, pihaknya terus mendorong pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Banjar untuk menjadi teladan dalam hal kepatuhan pajak.
“Kami rutin mendatangi dinas-dinas untuk memantau langsung. Minggu depan kami akan ke BPBD, karena masih ada beberapa kendaraan dinas yang tercatat menunggak,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa keteladanan aparatur pemerintah sangat berperan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat.
“Kami mendorong seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Banjar agar menjadi teladan dalam kepatuhan pajak. Jika aparatur pemerintah disiplin dan memberi contoh yang baik, tentu masyarakat juga akan lebih termotivasi untuk taat,” tambahnya.
Selain itu, selama dua bulan terakhir tahun ini, sosialisasi, penagihan, dan penyisiran lapangan akan dimaksimalkan agar target 100 persen dapat tercapai.
“Kesadaran masyarakat sangat penting, karena hasil pajak ini kembali untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Banjar,” tutupnya.
Comments