By 
REPORTASE9.ID, BANJARBARU – Guna menggenjot ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengimbau pemerintah kabupaten agar aktif memfasilitasi desa-desa potensial untuk berpartisipasi dalam Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (SEHATI) yang digagas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kepala DPMD Provinsi Kalsel H. Iwan Ristianto melalui Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, Masrai Zulzai Subkhi, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga mendorong desa agar mampu menghadapi dampak perubahan iklim serta mengembangkan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal, termasuk pengembangan sumber protein, pengelolaan desa bebas sampah, hingga hilirisasi produk unggulan desa.
“Program SEHATI ini merupakan program prioritas dari Kementerian Desa yang kick-off-nya baru dilaksanakan pada akhir Juni 2026 di Kabupaten Serang, Provinsi Banten,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Sebagai tindak lanjut, DPMD Kalsel telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Dinas PMD kabupaten/kota se-Kalsel serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa untuk mempersiapkan desa-desa potensial agar dapat mengikuti proses seleksi ketat yang disiapkan pemerintah pusat.
Dari total sekitar 5.500 desa sasaran secara nasional, Kalimantan Selatan memiliki tiga kabupaten yang masuk dalam kawasan perdesaan prioritas nasional. Ketiganya meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dengan kawasan perdesaan prioritas agro-politan, Kabupaten Banjar dengan kawasan perdesaan prioritas agro-minapolitan, serta Kabupaten Tabalong dengan kawasan perdesaan prioritas agro-wisata dan hortikultura.
“Kami dari DPMD Provinsi Kalsel sangat menyambut baik keberadaan Program SEHATI ini karena sedikit banyak nantinya dapat mendukung program-program yang sudah berjalan di pemerintah desa,” jelasnya.
Meski demikian, Masrai menekankan pentingnya peran aktif pemerintah kabupaten dalam memberikan pendampingan agar desa mampu menyusun usulan program dan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami berharap pemerintah kabupaten dapat mendorong desa-desa untuk mengusulkan desanya masing-masing, disertai dengan usulan program dan kegiatan yang memang dibutuhkan desa,” katanya.
Di sisi lain, peluang untuk mengikuti seleksi program ini tetap terbuka lebar bagi desa-desa yang berada di luar kawasan perdesaan prioritas nasional.
“Walaupun kawasan perdesaan prioritas mendapatkan perhatian lebih, kami juga berharap pemerintah kabupaten mendorong desa-desa di luar kawasan tersebut untuk tetap mengusulkan. Sehingga nantinya mereka bisa bersaing dalam mendapatkan Program SEHATI dari Kementerian Desa,” pungkasnya.
Comments