By 
HSS, REPORTASE9.ID – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafrudin Noor hadiri kegiatan Tanam Padi Bersama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Idha Wisi Arsanti, di lokasi Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Provinsi Kalimantan Selatan, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur pada Jumat (10/7/2026).
Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten HSS dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.
Pertanaman kali ini merupakan musim tanam kedua atau telah mencapai Indeks Pertanaman (IP) 200. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran Tim Brigade Pangan yang mampu mengoptimalkan lahan. Setelah panen pertama selesai, tim langsung melakukan pengolahan lahan sehingga penanaman kembali dapat segera dilaksanakan tanpa jeda yang panjang.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Syafrudin Noor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian RI serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan yang terus diberikan kepada Kabupaten HSS.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Kabupaten HSS menjadi daerah yang menerima bantuan Alsintan terbanyak di Kalimantan Selatan, di antaranya 24 unit combine harvester serta bantuan drone pertanian yang akan mendukung proses budidaya dan meningkatkan efisiensi kerja petani.
“Pemanfaatan teknologi modern dalam pertanian akan membantu petani bekerja lebih cepat, efektif, dan efisien, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian,” ujar Syafrudin Noor.
Untuk memastikan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten HSS juga membangun gudang yang difungsikan sebagai bengkel Alsintan. Fasilitas ini disiapkan agar seluruh peralatan pertanian dapat dirawat dengan baik sehingga usia pakainya lebih panjang dan manfaatnya dapat dirasakan oleh petani dalam jangka panjang.
Selain dukungan sarana dan prasarana, Pemerintah Kabupaten HSS juga menyiapkan sumber daya manusia melalui pembukaan Jurusan Agribisnis di SMK Pertanian. Program ini dilengkapi dengan fasilitas pendidikan berupa pembebasan biaya SPP serta penyediaan seragam sekolah sebagai bentuk dukungan kepada generasi muda agar tertarik mengembangkan sektor pertanian yang memiliki prospek cerah di masa depan.
Di bidang permodalan, Pemerintah Kabupaten HSS terus bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara gratis. Program ini diharapkan mampu mempercepat kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat, khususnya petani, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas lahan yang dimiliki.
Syafrudin Noor menjelaskan sertifikat tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengakses program pinjaman dengan bunga 0 persen yang telah disiapkan pemerintah daerah, sehingga petani memiliki akses permodalan yang lebih mudah untuk mengembangkan usaha pertaniannya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur pertanian juga terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten HSS. Sejak awal masa kepemimpinannya, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) terus dilakukan agar alat dan mesin pertanian dapat menjangkau areal persawahan dengan lebih mudah. Pada tahun 2027, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 miliar untuk melanjutkan pembangunan Jalan Usaha Tani di berbagai wilayah.
Syafrudin Noor menegaskan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten HSS dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas melalui modernisasi pertanian, penguatan sumber daya manusia, kemudahan akses permodalan, hingga pembangunan infrastruktur penunjang.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, kita berharap sektor pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin maju, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani,” ungkap Bupati HSS.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian RI, Anggota DPRD, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Pertanian RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten HSS, Perum Bulog Cabang Barabai, Pupuk Indonesia, jajaran TNI-POLRI, camat, kepala desa, Brigade Pangan, penyuluh pertanian, serta para petani setempat. (Sumber : Kominfo HSS)
Comments