By 
BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Setelah enam bulan bekerja, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banjarbaru resmi menyampaikan rekomendasi terkait sengketa tanah antara TNI Angkatan Darat dengan masyarakat di Kelurahan Cempaka dan Sungai Ulin.
Rekomendasi tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Banjarbaru yang digelar di Ruang Graha Paripurna, Selasa (16/9/2025) sore.
Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menegaskan, Pansus telah melakukan berbagai langkah mulai dari verifikasi, fasilitasi, hingga pengumpulan fakta di lapangan. Namun, karena masa kerja Pansus hanya enam bulan, DPRD mendorong agar penyelesaian sengketa lahan tersebut dilanjutkan oleh Pemko Banjarbaru.
“Kesimpulannya perlu ada tindak lanjut kembali. Karena masa kerja Pansus I sudah selesai, maka kami menyampaikan agar Pemko membentuk satuan tugas (satgas) baru untuk melanjutkan penyelesaian persoalan ini,” ujarnya.
Kiki, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa DPRD tetap berkomitmen mengawal persoalan tersebut, terutama demi kepentingan masyarakat. Bahkan, DPRD siap jika nantinya dilibatkan dalam satgas yang dibentuk oleh Pemko.
“Rekomendasi lainnya, kami tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Walaupun Pansus berakhir, DPRD akan terus mengawal sesuai kewenangan legislatif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kiki menyebut perjuangan penyelesaian sengketa lahan ini juga akan dibahas bersama DPR RI. Sementara itu, hasil rekomendasi Pansus I akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk TNI Angkatan Darat, pada Rabu (17/9/2025).
“Besok seluruh pemangku kepentingan akan kami kumpulkan dan hasil rekomendasi akan diserahkan sebagai pegangan dalam melangkah ke tahap berikutnya,” pungkasnya.
Comments