By 
BANJAR, REPORTASE9.ID – Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan 150 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.
Langkah ini diambil menyusul meluasnya dampak karhutla yang telah mencapai 6.300 hektare serta bencana kekeringan yang melanda puluhan desa di wilayah Kabupaten Banjar.
Penanganan bencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Mingguan Pemkab Banjar di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (12/10/2026) pagi.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah (Sekda) H Yudi Andrea.
Kegiatan ini turut diikuti oleh para staf ahli, asisten, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga camat se-Kabupaten Banjar.
Dalam arahannya, Saidi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar memaparkan perkembangan penanganan karhutla dan kekeringan di daerah tersebut.
Ia juga menginstruksikan para camat untuk menyampaikan kondisi terkini serta langkah penanganan bencana di wilayah masing-masing.
“Kami meminta BPBD menyampaikan perkembangan terkait karhutla dan kekeringan. Camat juga agar dapat menyampaikan upaya penanganan karhutla di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha menjelaskan, berdasarkan data terbaru, karhutla telah berdampak pada 197 desa di 19 kecamatan dengan luas lahan terbakar mencapai 6.300 hektare.
Sementara itu, krisis air bersih akibat kekeringan telah berdampak pada 72 desa di 16 kecamatan.
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, BPBD Banjar telah menyalurkan air bersih sebanyak 3.245.000 liter untuk membantu kebutuhan masyarakat terdampak.
Wasis mengungkapkan, distribusi air bersih yang sebelumnya dilakukan empat hari sekali kini melambat menjadi delapan hari sekali.
Kondisi ini dinilai memerlukan langkah penanganan darurat yang lebih serius guna mengantisipasi dampak kekeringan yang kian meluas.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama SKPD terkait, BPBD mengusulkan peningkatan status bencana dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengerahan sumber daya dan anggaran dalam menangani bencana karhutla dan kekeringan.
“Status tanggap darurat direncanakan mulai 14 hingga 28 Oktober 2026 atau selama dua minggu. Rencana operasi dibagi menjadi dua klaster dengan pembiayaan melalui APBD,” jelas Wasis.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 150 personel gabungan akan dikerahkan ke lapangan.
Tim tersebut terdiri atas Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), relawan, TNI/Polri, serta unsur lintas sektor lainnya.
Menanggapi laporan BPBD, Bupati Saidi berharap penambahan personel diikuti koordinasi yang solid dengan para camat dan seluruh pihak terkait di wilayah terdampak.
Ia meminta para camat segera melakukan konsolidasi agar penanganan bencana di lapangan dapat berjalan terarah dan tepat sasaran.
Selain membahas penanganan bencana karhutla dan kekeringan, Saidi juga menekankan pentingnya komunikasi serta koordinasi antarsatuan kerja dalam pelaksanaan pemerintahan.
Ia mengimbau agar ego sektoral dapat dikurangi sehingga seluruh perangkat daerah mampu memperkuat kebersamaan dalam melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah.
Comments