By 
BANJARBARU, REPORTASE9.ID – Viral di media sosial, surat pernyataan kesanggupan membayar sumbangan komite yang diterbitkan SMA Negeri 4 Banjarbaru menuai perhatian publik. Menyikapi polemik tersebut, pihak sekolah memastikan telah mengambil langkah pembatalan terhadap surat yang memuat ketentuan nominal dan jangka waktu pembayaran.
Kepala SMA Negeri 4 Banjarbaru, Roosmila Adhani, saat memberikan klarifikasi pada Jumat (13/11/2026), mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat pernyataan pembatalan sekaligus mencabut ketentuan dalam surat sebelumnya yang menjadi sorotan masyarakat.
Menurut Roosmila, langkah tersebut dilakukan setelah pihak sekolah menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial dan meminta penjelasan kepada Ketua Komite Sekolah terkait penerbitan surat pernyataan kesanggupan membayar sumbangan tersebut.
“Kemarin kami langsung mengambil langkah dengan membuat surat pernyataan pembatalan dan mencabut isi surat yang viral. Sebab, di dalamnya terdapat poin yang mengatur nominal tarif dan jangka waktu pembayaran,” jelasnya.
Roosmila mengungkapkan, dirinya baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 4 Banjarbaru. Sementara itu, kebijakan penerbitan surat pernyataan kesanggupan membayar sumbangan komite tersebut merupakan kebijakan pada masa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya bersama pengurus komite.
Meski demikian, ia memastikan persoalan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam konsultasi tersebut, pihak sekolah diminta memberikan penjelasan mengenai mekanisme sumbangan komite, termasuk kemungkinan adanya pembiayaan ganda dengan sumber anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun BOS Daerah (BOSDA).
“Jadi, kemarin kami sudah ke Dinas Pendidikan Provinsi dan BPK Kalsel untuk menerangkan persoalan ini. Pada prinsipnya, sumbangan komite merupakan dana hibah. BPK juga ingin mengetahui apakah ada keterkaitan atau pembiayaan ganda dengan BOS dan BOSDA. Setelah kami jelaskan dan berkonsultasi, sejauh ini tidak ditemukan adanya anggaran ganda,” ungkap Roosmila.
Sebagai tindak lanjut evaluasi tata kelola administrasi dan keuangan sekolah, pihak sekolah bersama pengurus komite juga telah menyampaikan sejumlah penegasan melalui surat resmi.
Pertama, seluruh isi surat pernyataan sumbangan komite bertarif atau bernominal tetap yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026 oleh pengurus komite bersama kepala sekolah periode sebelumnya dinyatakan dicabut dan dibatalkan.
Kedua, segala bentuk ketentuan pembayaran yang menetapkan nominal tertentu, memiliki batas waktu mengikat, maupun menyerupai pembiayaan wajib resmi ditiadakan. Sumbangan komite ditegaskan bersifat sukarela, tidak mengikat secara nominal, serta tidak boleh dipaksakan kepada orang tua atau wali murid.
Ketiga, orang tua atau wali murid yang sebelumnya telah menyerahkan surat pernyataan kesanggupan membayar tidak akan dikenakan sanksi. Pihak sekolah juga memastikan tidak ada konsekuensi akademik maupun pembatasan hak pendidikan bagi siswa berkaitan dengan persoalan tersebut.
Keempat, pihak sekolah dan komite berkomitmen meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Setiap program yang melibatkan partisipasi masyarakat ke depan akan dibahas melalui musyawarah terbuka dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan kesepakatan bersama.
Roosmila turut menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan perhatian, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan tersebut.
Menurutnya, hal itu menjadi bahan evaluasi penting bagi manajemen sekolah agar setiap kebijakan administrasi maupun pengelolaan keuangan ke depan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengoreksi dan memberikan kritik. Ini menjadi pembelajaran sekaligus evaluasi bagi kami agar ke depan dapat bekerja dengan redaksi dan administrasi yang benar serta tidak menyalahi aturan,” ujarnya.
Untuk mencegah kesalahpahaman serupa, pihak sekolah berencana menggelar pertemuan bersama seluruh orang tua atau wali murid dan pengurus komite. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah akan memaparkan secara terbuka penggunaan anggaran BOS, BOSDA, dan dana komite agar dapat diketahui serta dipahami bersama.
Roosmila berharap pemaparan tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peruntukan masing-masing sumber pendanaan, sekaligus memastikan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran tenaga keamanan dan petugas kebersihan, yang menurut penjelasannya tidak dapat dibiayai menggunakan dana BOS maupun BOSDA.
Karena itu, partisipasi melalui komite masih diperlukan untuk mendukung kebutuhan tersebut, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak bersifat memaksa.
Pihak sekolah berharap melalui evaluasi dan keterbukaan informasi ini, kepercayaan orang tua murid terhadap pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 4 Banjarbaru tetap terjaga.
Comments