By 
KALSEL, REPORTASE9.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program unggulan, salah satunya program revitalisasi fisik satuan pendidikan.
Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI) Abdul Mu’ti saat meresmikan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMA Al Islam Nurul Maad, Kota Banjarbaru pada Senin (12/1/2026).
Abdul Mu’ti menegaskan pendidikan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang layak serta sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Pada tahun 2025, secara nasional pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk revitalisasi dan pembangunan sekolah baru pada 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Lebih dari 90 persen revitalisasi tersebut telah selesai dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Diharapkan akhir Januari ini seluruhnya dapat rampung 100 persen,” ujarnya.
Mu’ti menjelaskan, keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek revitalisasi disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, di mana faktor cuaca serta kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan.
“Yang belum selesai itu disebabkan dua faktor. Pertama, faktor cuaca yang menghambat proses pembangunan. Kedua, faktor jarak dan medan yang sulit, karena beberapa sekolah berada di wilayah pegunungan sehingga pengangkutan material tidak semudah di daerah lain,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengungkapkan pada tahun 2026 pemerintah telah menyiapkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan revitalisasi terhadap sekitar 11.744 satuan pendidikan.
Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan penambahan minimal 60.000 satuan pendidikan penerima program revitalisasi.
“Dengan demikian, pada tahun 2026 sedikitnya sekitar 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia akan menerima dukungan program revitalisasi. Bantuan ini akan diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana serta memiliki kondisi fisik rusak berat dan memerlukan perbaikan segera,” ungkapnya.
Sementara itu dalam rilis pada Selasa (13/1/2026), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel) Galuh Tantri Narindra, menyambut baik program revitalisasi yang digulirkan Kemendikdasmen.
Ia menyampaikan pihaknya saat ini tengah menyusun basis data komprehensif terkait kondisi kerusakan infrastruktur sekolah di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Menurut Tantri, data tersebut disiapkan sebagai dasar pengusulan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan kepada Kemendikdasmen.
Untuk tahun 2025, tercatat ratusan sekolah di Kalimantan Selatan telah menerima bantuan dana revitalisasi, meliputi 26 PAUD, 86 SD, 78 SMP, 29 SMA, 25 SMK, dan 6 SLB, dengan total anggaran tahap awal mencapai sekitar Rp232,9 miliar.
“Saat ini Disdikbud Kalsel telah menyusun database terkait infrastruktur sekolah di 13 kabupaten/kota. Idealnya, untuk menjadikan kondisi fisik sekolah layak menunjang proses pembelajaran, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun. Karena itu, kami sangat menyambut baik bantuan revitalisasi dari Kemendikdasmen. Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tentu sangat terbantu, karena kita tidak bisa berjalan sendiri dalam memajukan pendidikan di Banua,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, Tantri menambahkan pihaknya telah mengajukan usulan bantuan dana revitalisasi, khususnya bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Kalsel.
“Sudah kami usulkan kembali, karena ternyata masih ada beberapa sekolah yang terdampak banjir. Sekolah-sekolah ini menjadi prioritas, sesuai dengan arahan Bapak Menteri, yakni sekolah yang rusak akibat bencana,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 926 sekolah di Kalsel tercatat mengalami kerusakan akibat banjir, dengan estimasi kebutuhan anggaran awal untuk perbaikan mencapai Rp319 miliar.
Disdikbud Kalsel akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan setelah kondisi pascabanjir memungkinkan, guna menentukan tingkat kerusakan dan skala prioritas penanganan.
“Setelah banjir surut, kami akan mengecek langsung tingkat kerusakan di lapangan. Dari situ akan ditentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerusakan sekolah,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalsel berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan agar layanan pendidikan di Banua dapat terus berjalan optimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. (Sumber : MC Kalsel)
Comments